KUBAR– Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Zainuddin Thaib, menyatakan kekhawatirannya atas rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang dinilai akan berdampak serius terhadap kelangsungan pembangunan di daerah.
Berbicara di Gedung DPRD Kubar, Zainuddin mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, Kubar akan mengalami pemotongan TKD sebesar Rp620 miliar pada tahun anggaran 2026. Dana Transfer Umum (DTU) yang semula sebesar Rp2,51 triliun pada 2025, akan turun menjadi Rp1,89 triliun di tahun berikutnya.
“Kalau TKD dipotong, yang jelas berdampak pada proses pembangunan. Banyak program pemerintah yang terancam tidak berjalan,” tegas Zainuddin.
Menurutnya, pemangkasan tersebut juga akan memengaruhi pembiayaan proyek multiyears (tahun jamak) yang telah dirancang, mengingat sistem pembayaran proyek tersebut mengandalkan komitmen anggaran tahunan dari APBD.
“Dengan dipangkasnya dana transfer, otomatis APBD Kubar akan menurun. Kalau semua proyek multiyears dipaksakan berjalan, lalu uang siapa yang akan membayarnya?” ujarnya retoris.
Zainuddin juga menyoroti persoalan pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai bahwa salah satu penyebab pemangkasan TKD adalah ketidakmampuan Pemkab Kubar dalam mengelola anggaran secara efektif, bukan karena adanya pemborosan.
Ia mencatat, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Kubar tahun anggaran 2023 mencapai Rp1,7 triliun, dan pada tahun 2024 kembali menyentuh angka Rp1,5 triliun. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan menunjukkan adanya masalah dalam realisasi anggaran, bukan efisiensi.
“SiLPA kita sangat besar. Artinya bukan karena boros, tapi memang tidak bisa mengelola anggaran dengan baik,” jelasnya.
Sebagai langkah ke depan, Zainuddin mendesak agar Pemkab Kubar fokus pada pengalokasian anggaran untuk program-program yang benar-benar prioritas dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Pemerintah harus lebih selektif. Jangan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Fokus pada pembangunan yang nyata manfaatnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
