DaerahHeadline

Komisi III DPRD Kubar Soroti Proyek Multiyears, Nilai Manfaat Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq Dipertanyakan

1
×

Komisi III DPRD Kubar Soroti Proyek Multiyears, Nilai Manfaat Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini
Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) untuk melaksanakan proyek multiyears pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq pada Tahun Anggaran 2026 mendapat penolakan dari Komisi III DPRD Kubar.

KUTAI BARAT — Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) untuk melaksanakan proyek multiyears pembangunan Jalan Bung Karno dan Pelabuhan Royoq pada Tahun Anggaran 2026 mendapat penolakan dari Komisi III DPRD Kubar.

Penolakan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kubar, Oktavianus Jack, dalam rapat pembahasan Rancangan APBD 2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD Kubar, Kamis (30/10/2025).

Menurut Jack, kedua proyek tersebut perlu dikaji ulang karena dinilai tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan berpotensi menghabiskan anggaran daerah dalam jumlah besar tanpa hasil yang sepadan.

“Kami tidak mendukung pembangunan Jalan Bung Karno maupun Pelabuhan Royoq. Nilai manfaatnya kecil dan berpotensi mubazir jika diteruskan,” tegas Jack.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPRD Kubar, Zainuddin Thaib, yang menilai proyek multiyears itu tidak memiliki urgensi dan kurang berdampak terhadap kepentingan publik.

Zainuddin menyoroti, rencana pembangunan Pelabuhan Royoq tidak sesuai dengan kondisi geografis Kubar yang bukan daerah pesisir. Ia menilai pelabuhan dengan skala besar lebih dibutuhkan di kawasan tepi laut, bukan di wilayah pedalaman seperti Kutai Barat.

“Kubar tidak membutuhkan pelabuhan bongkar muat kontainer, karena seluruh aktivitas distribusi barang sudah dilakukan lewat jalur darat. Jadi untuk apa membangun pelabuhan di sini?” ujarnya.

Selain itu, proyek Jalan Bung Karno juga dianggap kurang prioritas karena jalur tersebut jarang dilalui masyarakat dan minim permukiman di sekitarnya.

“Lebih baik pemerintah memfokuskan anggaran untuk peningkatan ruas Balok–Mapan yang banyak digunakan warga. Jalan Bung Karno itu bahkan tidak melintasi kampung padat penduduk,” tambahnya.

Zainuddin menegaskan, Komisi III—terutama dari Fraksi Golkar—akan mendukung pembangunan infrastruktur yang benar-benar berdampak positif pada masyarakat luas, terutama yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek besar tanpa manfaat nyata,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *