KUTIM — Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat memaksa Kutai Timur (Kutim) mencari cara ekstra untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kutim, yang sebagian besar mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), memiliki PAD yang relatif kecil. Untuk itu, DPRD Kutim segera mengundang pemerintah daerah dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk membahas strategi peningkatan PAD.
Dalam diskusi itu, anggota DPRD Faizal Rachman (PDI Perjuangan) menantang pemerintah untuk menargetkan PAD hingga Rp1 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kutim, Sayid Anjas, menanggapi bahwa target tersebut berat, namun masih memungkinkan dicapai.
“PAD saat ini baru sekitar Rp200 miliar. Artinya, kita perlu meningkatkan pendapatan hingga lima kali lipat,” kata Anjas kepada wartawan di Sangatta, Senin (10/11/2025).
Anjas menambahkan, potensi sektor pariwisata dan bisnis di Kutim belum tergarap optimal. Daerah ini berbeda dengan Balu yang sejak awal dikenal sebagai destinasi wisata, maupun Jakarta yang menjadi pusat bisnis. Selain itu, sektor perhotelan dan restoran masih sangat terbatas.
Selama ini, Kutim memang masih bergantung pada pertambangan dan perkebunan, yang sebagian besar hasilnya dibagi ke daerah lain. “Jadi, mencapai target Rp1 triliun jelas tidak mudah,” ujar Anjas.
Saat ini, pemerintah daerah akan fokus pada sektor pajak kendaraan sebagai langkah paling realistis untuk menambah PAD.
Sementara itu, Faizal Rachman tetap optimis. Ia menilai kondisi sulit justru bisa mendorong kreativitas dan lahirnya ide-ide baru.
“Kesulitan sering memunculkan inovasi yang sebelumnya tidak terpikirkan,” kata Faizal, Selasa (4/10/2025). (*)
