RITMEKALTIM – Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menuai sorotan, terutama dari legislator daerah yang menilai langkah ini harus dilakukan dengan perencanaan matang dan dampak yang merata bagi seluruh kawasan di Kalimantan Timur.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Himawan, menegaskan bahwa proses pemindahan ASN ke IKN tidak boleh hanya menjadi simbol pemindahan pusat pemerintahan, melainkan juga harus menjadi momentum pemerataan pembangunan yang adil dan menyeluruh di wilayah Kalimantan.
Ia mengingatkan bahwa keputusan besar seperti ini semestinya tidak dilakukan secara terburu-buru, apalagi jika belum didukung oleh kajian ilmiah dan strategi pembangunan jangka panjang yang kuat.
“Pemindahan ASN bukan hanya soal perpindahan fisik dari Jakarta ke Kalimantan. Ini soal bagaimana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak yang adil, terutama bagi warga di daerah sekitar IKN seperti Penajam Paser Utara, Paser, dan wilayah lainnya di Kaltim,” ujar Fadly, Sabtu (31/5/2025),
Menurutnya, proyek IKN tidak boleh menjadi proyek elitis yang hanya menguntungkan kawasan inti, sementara daerah penyangga justru tertinggal. Ia menyebut, potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa dihasilkan dari proyek ini akan sia-sia jika masyarakat lokal tidak dilibatkan secara aktif.
“Kita tidak ingin masyarakat Kalimantan Timur hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Pemerintah harus hadir dengan strategi yang inklusif membuka lapangan kerja, menyiapkan pelatihan tenaga kerja lokal, dan membangun infrastruktur yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat setempat,” tegasnya.
Fadly juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam setiap tahapan pembangunan. Sebab, keberhasilan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan tidak akan tercapai tanpa koordinasi yang kuat dan transparansi dalam pengambilan kebijakan.
“Ini bukan hanya proyek infrastruktur, tapi juga proyek peradaban. Kalau tidak dirancang dengan pendekatan sosial yang baik, maka potensi ketimpangan sosial sangat besar,” ucapnya.
Lebih jauh, Fadly mengajak agar pemindahan ASN tidak hanya dilihat dari sisi administratif, tetapi juga harus menjadi titik tolak untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga Kalimantan Timur.
“DPRD siap mengawal proses ini, tetapi kami juga menuntut keterbukaan dan komitmen nyata dari semua pihak agar masyarakat lokal benar-benar mendapat manfaat, bukan malah tersisih dari perubahan besar ini,” tutupnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
