RITMEE KALTIM – Ancaman kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk masih menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi III, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa penanganan risiko kebakaran tidak bisa lagi bersifat reaktif, tetapi harus disiapkan melalui langkah-langkah konkret.
Menurut Novan, kondisi fisik permukiman yang rapat dan gang-gang sempit membuat akses petugas pemadam kebakaran kerap terhambat saat terjadi insiden.
“Ini bukan masalah baru, dan sudah kami sampaikan berulang kali ke pemerintah kota agar jadi prioritas,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).
Ia menilai perlu ada fasilitas penunjang seperti hidran air yang tersebar di titik-titik rawan, sebagai upaya pencegahan sekaligus antisipasi bila sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
“Kalau hanya mengandalkan mobil damkar, seringkali terlambat karena akses jalan sempit. Hidran bisa jadi solusi cepat,” jelasnya.
Usulan tersebut, menurut Novan, juga berasal dari keluhan masyarakat yang kian resah dengan maraknya kasus kebakaran di permukiman padat. Banyak di antara mereka merasa tidak memiliki alat atau sarana darurat untuk merespons lebih awal sebelum petugas tiba.
“Ini suara masyarakat. Mereka minta pemerintah hadir lebih cepat, bukan saat rumah sudah habis terbakar,” tegasnya.
Ia pun berharap agar usulan ini tidak sekadar dicatat, melainkan masuk dalam program prioritas pemerintah kota pada tahun anggaran mendatang.
“Penambahan fasilitas darurat seperti hidran itu kebutuhan nyata. Ini bukan hanya soal teknis pemadaman, tapi juga soal rasa aman warga,” pungkasnya.(ADV/DPRD SAMARINDA)
