Pembangunan Infrastruktur di Kubar-Mahulu Jadi Sorotan, Pemprov Kaltim Diminta Bertindak Tegas

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus. (Dok.RITMEKALTIM/DFA).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus. (Dok.RITMEKALTIM/DFA).

RITMEKALTIM – Ketimpangan infrastruktur di wilayah pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), kembali menjadi perhatian publik. Kondisi jalan rusak parah dan terhentinya proyek Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) dinilai menghambat aktivitas warga serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di dua wilayah tersebut tidak lagi bisa ditunda. Ia menyebut kondisi terkini sudah sangat mendesak dan memerlukan langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Bacaan Lainnya

“Jalan bukan hanya soal konektivitas, tapi menyangkut urat nadi kehidupan masyarakat. Ini menyangkut distribusi logistik, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan,” ujarnya, Rabu (21/5/2025).

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kubar-Mahulu, Agus menilai Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud telah menunjukkan respons positif. Namun, ia menekankan pentingnya realisasi di lapangan, bukan sekadar komitmen di atas meja.

“Saya bersama rekan-rekan DPRD telah beberapa kali menyampaikan kondisi ini secara langsung ke Gubernur. Kami ingin tahun ini ada langkah nyata. Tidak cukup hanya janji, harus ada pembangunan konkret,” tegas Agus.

Menurutnya, terhentinya proyek Jembatan ATJ di Kecamatan Melak harus menjadi perhatian serius karena infrastruktur tersebut sangat strategis dalam membuka isolasi wilayah. Ia menyebut pemerintah kabupaten juga telah menyatakan kesiapan untuk melanjutkan proyek, khususnya setelah bupati baru terpilih memberikan sinyal positif.

“Infonya sudah dibahas di tingkat kabupaten. Bupati yang baru sudah menyampaikan niatnya untuk mendorong pembangunan jembatan itu kembali berjalan tahun ini,” ungkap Agus.

Dorongan dari DPRD dan dukungan dari Pemkab setempat diharapkan menjadi sinyal kuat agar Pemprov segera mempercepat kebijakan pembangunan. Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal agar wilayah pedalaman tak lagi tertinggal dalam hal infrastruktur dasar. *DFA (ADV DPRD KALTIM)

Pos terkait