Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi beras di pasaran setelah harga beras premium mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan serta keterjangkauan harga beras, terutama jenis SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang banyak dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Wakil Wali Kota Balikpapan Dr. Ir. Bagus Susetyo, MM, menuturkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi naik-turunnya harga bahan pokok. Ia menjelaskan, tim pengawasan dari Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan telah turun langsung ke lapangan guna memantau kondisi harga dan jalur distribusi di tingkat agen maupun distributor.
“Petugas kami telah melakukan pengecekan di berbagai titik distribusi untuk memastikan harga beras SPHP tetap sesuai ketentuan. Namun, ada kendala karena harga dari daerah pemasok sudah lebih dulu naik,” ujar Bagus, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, sebagian besar pasokan beras untuk Balikpapan berasal dari luar daerah seperti Surabaya dan Sulawesi. Panjangnya rantai distribusi membuat harga di tingkat lokal sulit dikendalikan ketika harga dari daerah asal mengalami kenaikan.
“Begitu harga di hulu naik, pelaku distribusi di bawahnya akan menyesuaikan margin. Kondisi ini yang membuat pengendalian harga di lapangan menjadi lebih rumit,” jelasnya.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan sendiri telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menjaga kestabilan harga. Namun, fluktuasi pasokan di pasar membuat harga riil di lapangan kadang tidak sepenuhnya sama dengan batasan tersebut.
Saat ini, Pemkot Balikpapan memusatkan perhatian pada upaya menjaga harga beras SPHP agar tetap stabil dan mudah dijangkau. Jenis beras ini dinilai sangat vital bagi masyarakat menengah ke bawah yang menggantungkan kebutuhan pangannya pada pasokan Bulog.
“Beras premium punya pasar tersendiri, tapi yang utama adalah memastikan masyarakat kecil tidak kesulitan membeli beras di tengah situasi ekonomi yang masih berat,” ucap Bagus.
Selain pengawasan, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan para distributor besar guna menjamin ketersediaan stok. Pemerintah optimistis, dengan suplai tambahan secara berkala, harga beras dapat kembali stabil dalam waktu dekat.
“Selama stok aman, harga pasti akan menyesuaikan ke level normal. Namun bila pasokan terbatas sementara permintaan tinggi, harga pasti terdorong naik. Karena itu, kami berupaya menjaga keseimbangannya,” tambahnya.
Ia menegaskan, langkah yang diambil Pemkot tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan. Pemerintah membuka ruang dialog dengan pelaku usaha untuk mencegah spekulasi harga serta memastikan perdagangan tetap berlangsung secara sehat dan adil.
“Pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat. Kami juga mengajak warga turut mengawasi dan melapor jika menemukan penjualan beras SPHP di atas harga yang telah ditentukan. Dengan kerja sama semua pihak, stabilitas harga pangan dapat terjaga,” pungkasnya. (*)
