Program “GratisPol” di Kaltim Diharapkan Turunkan Beban Biaya Pendidikan dan Perluas Akses Pelajar

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fadly Himawan.(Dok.RITMEKALTIM/DFA).
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fadly Himawan.(Dok.RITMEKALTIM/DFA).

RITMEKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadirkan program “GratisPol” sebagai solusi strategis untuk meringankan beban biaya pendidikan sekaligus meningkatkan pemerataan akses belajar bagi pelajar di seluruh wilayah Kaltim.

Program ini merupakan prioritas utama yang digagas oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam rangka memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah.

Bacaan Lainnya

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fadly Himawan, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menilai bahwa langkah pemerintah provinsi ini sangat penting untuk membantu keluarga peserta didik yang selama ini mengalami tekanan finansial dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

“Program GratisPol diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi keluarga dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelajar untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya,” ujar Fadly, Senin (16/6/2025).

Fadly juga menekankan bahwa keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan yang efektif dan pengawasan yang ketat. Ia mengingatkan pentingnya memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

“Tidak hanya soal pemberian seragam gratis, namun juga bagaimana program ini diimplementasikan secara merata dan transparan. Harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan, dan sekolah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Fadly.

Selain itu, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat menjadi kunci agar informasi terkait program dapat dipahami dengan baik sehingga tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Fadly berharap, “GratisPol” bisa menjadi model kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, yang sekaligus memperkokoh pondasi pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

“Ini bukan hanya soal bantuan materi, tapi juga upaya pemerintah memastikan bahwa setiap anak Kalimantan Timur memiliki peluang yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tutupnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)

Pos terkait