RITMEKALTIM – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menyampaikan kritik tajam terhadap lemahnya pengembangan sektor pariwisata di daerahnya.
Menurutnya, Kaltim menyimpan potensi wisata alam dan budaya yang luar biasa, namun hingga kini belum dikelola secara strategis dan profesional, sehingga belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.
Ia menilai, potensi yang besar hanya akan menjadi cerita jika tidak diiringi dengan perencanaan matang dan aksi konkret dari pemerintah daerah. Banyak destinasi menarik di Kaltim, kata Subandi, justru belum dikenal luas, bahkan oleh masyarakat lokal sendiri.
“Kita terlalu lama membiarkan potensi ini tersembunyi. Ada begitu banyak tempat indah di Kaltim, tapi tanpa promosi yang konsisten dan dukungan infrastruktur, semua itu akan tetap jadi potensi yang tidak menghasilkan,” ujarnya.
Subandi menekankan, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya menjadi momentum untuk membangun ekosistem pariwisata yang lebih modern dan kompetitif. Ia khawatir jika sektor ini tetap diabaikan, Kaltim akan kehilangan peluang besar sebagai daerah penyangga utama IKN.
“Orang akan datang ke IKN, tapi kalau kita tidak siap menyambut dengan destinasi yang layak dan menarik, maka mereka hanya akan lewat, bukan tinggal apalagi berkontribusi secara ekonomi,” tegasnya.
Ia juga menyentil pendekatan birokratis dalam pembangunan sektor pariwisata yang menurutnya masih terlalu kaku dan minim inovasi. Subandi mendorong agar pemerintah daerah menggandeng lebih banyak pelaku kreatif, komunitas lokal, dan pelaku usaha untuk memperkaya ragam atraksi wisata sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Bagi Subandi, strategi promosi yang sekadar menggugurkan kewajiban tidak akan cukup. Perlu ada keberanian untuk menciptakan terobosan, mulai dari pembangunan infrastruktur pendukung hingga paket wisata tematik yang bisa dijual ke pasar nasional dan internasional.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara lama. Dunia pariwisata sangat dinamis, dan butuh pendekatan yang lebih segar, profesional, dan berpihak pada pelibatan masyarakat lokal,” jelasnya.
Sebagai solusi, ia menyarankan agar Dinas Pariwisata Kaltim melakukan reformasi pendekatan: tidak hanya fokus pada kegiatan seremonial, tetapi juga merancang peta jalan pariwisata jangka panjang yang bisa dieksekusi secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kalau dikelola dengan benar, pariwisata bisa menjadi sektor andalan baru di luar sumber daya alam. Kita hanya butuh kemauan politik yang serius dan kerja lintas sektor yang nyata,” pungkasnya. *Dfa (ADV DPRD KALTIM)
