RITMEKALTIM – Rencana pembangunan bandara di Kabupaten Mahakam Ulu kembali memunculkan perdebatan mengenai arah dan prioritas pembangunan di daerah tertinggal.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, mengingatkan bahwa megaproyek seperti bandara harus mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah agar tidak menjadi beban jangka panjang.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi udara di wilayah dengan kepadatan penduduk dan mobilitas rendah harus melalui kajian manfaat dan risiko yang matang.
Ia menilai, jika tidak didukung proyeksi penumpang yang realistis, pengoperasian bandara justru dapat menyedot anggaran rutin daerah untuk biaya operasional dan pemeliharaan.
“Setiap proyek besar memang menggoda, tapi kita tidak bisa mengabaikan logika fiskal. Jika biaya operasional jauh lebih tinggi dari manfaat ekonominya, maka APBD kita yang akan tergerus perlahan,” tegasnya, Jum’at (13/6/2025).
Subandi menilai pendekatan pembangunan di daerah seperti Mahulu seharusnya lebih menekankan pada infrastruktur dasar yang langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga.
Jalan, jembatan, listrik, serta akses pendidikan dan kesehatan menurutnya jauh lebih urgen ketimbang membangun fasilitas transportasi udara yang belum tentu efektif dalam waktu dekat.
“Pembangunan harus dimulai dari bawah, dari yang paling fundamental. Tanpa akses darat yang layak, konektivitas ke wilayah-wilayah terpencil tetap akan menjadi masalah, sekalipun ada bandara,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan riil masyarakat.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dituntut untuk menetapkan skala prioritas yang tepat agar pembangunan benar-benar menyentuh inti persoalan.
“Jika kita tidak hati-hati dalam menentukan prioritas, maka bukan hanya pembangunan yang tidak efektif, tapi juga beban anggaran akan terus membengkak tanpa hasil yang jelas,” tuturnya.
Subandi juga menyambut baik jika pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan kajian lebih dalam terhadap proyek-proyek berskala besar di daerah, namun ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar pembangunan tidak hanya terlihat ambisius, tetapi juga rasional dan tepat sasaran. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
