DaerahHeadline

Tekan Dampak Pemangkasan Dana, Pemkot Balikpapan Ubah Struktur APBD

1
×

Tekan Dampak Pemangkasan Dana, Pemkot Balikpapan Ubah Struktur APBD

Sebarkan artikel ini
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.

BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah menghadapi situasi sulit setelah Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 mengalami pemangkasan mencapai Rp1,05 triliun.

Kondisi ini memaksa Pemkot meninjau ulang struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tetap stabil, tanpa harus mengorbankan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD terus melakukan pembahasan intensif untuk menyesuaikan postur APBD dengan realitas penurunan pendapatan daerah.

Menurutnya, strategi utama yang dipilih pemerintah kota adalah memperkuat efisiensi dan penghematan pada belanja operasional.
“Beberapa langkah yang kami ambil antara lain memangkas kegiatan seremonial, membatasi penggunaan hotel untuk rapat, serta menyesuaikan perjalanan dinas,” jelas Bagus, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, efisiensi tersebut tidak akan menyentuh sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pengendalian banjir, yang tetap menjadi prioritas utama Pemkot Balikpapan.

Salah satu proyek yang dipastikan tetap berjalan ialah pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur, rumah sakit tipe C yang sangat dibutuhkan masyarakat di kawasan tersebut. Proyek ini direncanakan menelan anggaran sekitar Rp273,2 miliar melalui skema multiyears selama tiga tahun.

Untuk tahap awal di tahun 2026, pemerintah menganggarkan Rp50 miliar guna pekerjaan pembersihan lahan, penerapan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), serta pembangunan struktur awal. Tahap lanjutan akan dilaksanakan pada 2027, dan seluruh proyek ditargetkan rampung pada 2028.

Bagus menjelaskan, penurunan TKD ini disebabkan berkurangnya penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Pemangkasan ini tentu menjadi tantangan besar bagi keuangan daerah, tetapi kami memastikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai rencana,” tegasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *