RITMEEKALTIM — Stunting merupakan isu nasional yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Pusat. Bahkan, beragam cara dilakukan agar angka stunting dapat turun.
Bukan tanpa alasan, dalam jangka panjang stunting berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga pada perkembangan emosi yang berakibat kerugian ekonomi.
Mulai dari pemenuhan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan anak, hingga menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat adalah agenda yang harus dilakukan.
Olehnya itu, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sutomo Jabir merespon beberapa pembangunan yang kurang merata khususnya di dapilnya. Pasalnya, kata dia program nasional stunting tetap harus terintegrasi di berbagai bidang.
“Bukan hanya kebutuhan gizi dan mental untuk mengurangi angka stunting, tapi juga perlu mengondisikan tempat, jangan ada yang kotor. Apalagi masih ada rumah tak layak huni, kumuh,” papar Sutomo, Sabtu (28/10/2023).
Lantaran kondisi itu dirinya meminta kepada PUPR agar penerapan anggaran mesti terealisasi secara maksimal dan merata.
“Dinas PU terbagi beberapa bidang, ada bidang bina marga, cipta karya, perairan dan perkim. Nah harapan kita terealisasi secara merata ke semua wilayah,” kata Sutomo.
“Misalnya Perkim, ada program rehab rumah layak huni mestinya, jangan hanya di kota saja, tapi harus menyentuh ke wilayah-wilayah terpencil,” tambah dia.
Oleh karena itu, ia mendesak dinas terkait untuk menaruh perhatian khusus. Terutama dalam hal pemerataan akses infrastruktur, rumah layak huni dan kesehatan agar setiap program bisa terintegrasi.
“Saya lihat program rehab rumah layak huni di provinsi itu tidak ada yang masuk wilayah terpencil. Begitu pun dengan kegiatan fasilitas air bersih, salah satu target kita kan mengurangi stunting, dan semua terlibat termasuk PU,” paparnya.
“Beberapa daerah di wilayah terpencil banyak stunting karena tidak adanya fasilitas air bersih. Jadi harus ada kolaborasi dengan semua pihak,” sambung dia.
Terakhir ia menegaskan dan memberi saran, agar pemerintah kelurahan, kecamatan, dan pemda lebih selektif dalam menyampaikan usulan pembangunan. (adv)
