RITMEKALTIM – Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan Timur dinilai sebagai kebutuhan mendesak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
DPRD Kaltim menegaskan bahwa aksesibilitas menuju destinasi seperti Pulau Miang dan Dermaga Sembalokan di Kutai Timur masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor ini.*
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai kurangnya infrastruktur yang memadai telah membatasi kapasitas daerah dalam menjawab meningkatnya minat wisatawan.
Ia menyebut bahwa konektivitas yang lemah terutama akses jalan dan fasilitas penunjang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara terintegrasi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha.
“Kawasan pesisir dan kepulauan kita punya daya tarik alam yang luar biasa. Tapi potensi itu akan tetap terisolasi jika tidak ditopang oleh infrastruktur yang memadai,” ujarnya, Kamis (1/05/2025).
Salah satu kendala nyata adalah kerusakan jalan menuju kawasan wisata yang sebagian besar berada di wilayah konsesi perusahaan. Dalam hal ini, Agusriansyah menekankan pentingnya kolaborasi, di mana pihak swasta yang beroperasi di sekitar area wisata turut memikul tanggung jawab sosialnya terhadap akses publik.
“Kalau aksesnya melintasi wilayah perusahaan, maka mereka harus dilibatkan dalam solusinya. Tidak bisa hanya mengandalkan APBD,” tegasnya.
Meski pembenahan sudah mulai dilakukan di beberapa titik seperti area parkir dan dermaga, ia menilai perlu ada percepatan agar kawasan ini bisa naik kelas sebagai destinasi unggulan.
Salah satu langkah konkret yang tengah dikawal adalah pembangunan jembatan lingkar Pulau Miang sepanjang dua kilometer, yang dinilai strategis untuk mendukung konektivitas antar-spot wisata di pulau tersebut.
Proyek ini telah masuk dalam rencana penganggaran tahun ini melalui dana APBD provinsi, dan Agusriansyah memastikan DPRD akan mengawalnya secara ketat, termasuk mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk lebih aktif dalam pengajuan bantuan keuangan ke tingkat provinsi.
Ia menyebut, percepatan pembangunan infrastruktur wisata bukan semata soal pariwisata, tetapi strategi ekonomi yang berakar dari potensi wilayah sendiri. Di tengah upaya Kaltim membangun diversifikasi ekonomi pasca tambang, sektor pariwisata menjadi salah satu pilar yang dinilai paling realistis dan inklusif.
“Investasi pada pariwisata daerah bukan hanya mempercantik destinasi, tapi membangun ekonomi dari bawah. Di situlah peran DPRD, memastikan daerah tidak jalan sendiri,” katanya.
Agusriansyah menegaskan, keberpihakan terhadap daerah-daerah terluar harus terus diperkuat dengan kebijakan yang berpihak, anggaran yang terukur, serta koordinasi lintas sektor yang aktif dan konsisten.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan infrastruktur wisata bukan sekadar janji pembangunan, tetapi prioritas nyata dalam agenda ekonomi daerah. *Raf (ADV DPRD KALTIM)
