SAMARINDA — Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Romadhony Putra, mengaku atas kepemimpinan Andi Harun. Utamanya dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir.
Romadhony mengaku di sejumlah titik debit air memang tinggi saat musim hujan. Namun tidak separah dulu. Bahkan sebagian besar hanyalah genangan air.
Ia menilai banjir merupakan peristiwa yang mengakibatkan kerugian. Sementara yang kerap terjadi di Kota Tepian akhir-akhir ini hanya butuh perbaikan infrastruktur penunjang.
“Beda banjir dan genangan. Kalau banjir kan yang menimbulkan kerugian. Kalau cuma genangan seperti itu mungkin dilakukan perbaikan saja,” ucapnya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan, Komisi III DPRD Samarinda sebelumnya sudah sering meninjau lokasi rawan banjir. Melihat langsung progres pengerjaan proyek. Mereka menilai hasilnya sudah sesuai.
“Kami berkunjung ke proyek-proyek drainase seperti di jalan Agus Salim, Abu Salam, itu salah satu proyek Pemkot untuk meminimalisir banjir. Kami menemukan kerjanya bagus dan sudah selesai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Romadhony mengatakan penanganan banjir tidak bisa langsung diselesaikan begitu saja, harus secara bertahap.
Untuk itu dia meminta warga agar menunggu hasilnya dalam beberapa tahun ke depan di masa pemerintahan Andi Harun sebagai orang nomor wahid Kota Tepian ini.
“Kita tunggu saja lah langkah 5 tahun kedepan ini, Pemkot Samarinda untuk mengurangi genangan-genangan air,” imbuhnya.
Romadhony juga menghimbau masyarakat agar tidak menghukumi pemerintah atas genangan-genangan yang ada.
Dia berharap agar masyarakat turut mengambil peran dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menimbulkan tumpukan sampah di hulu sungai.
“Kita jangan menyalahkan pemerintah juga lah. Kita sebagai warga kalau buang sampah (sembarangan) itu pasti ada dampaknya,” pungkasnya.
Diketahui, selama 2 tahun terakhir di masa kepemimpinan Andi Harun, pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp1 Triliun lebih untuk tangani puluhan hektar titik rawan banjir.
Data itu disajikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Samarinda, Hendra Kusuma.
“Untuk tahun 2023, total anggaran sebesar Rp 487.514.818.112, dan di tahun 2024 sebesar Rp 688.615.257.534,” katanya.
Kata dia, Pemkot Samarinda untuk tahun 2023 hingga 2024 setidaknya telah menangani 35 hektar titik rawan banjir.
Dia menambahkan ternyata ada juga kendala yang ditemukan saat ingin menyelesaikan masalah ini.
Kendala utama misalnya konflik yang bersinggungan dengan masyarakat hingga hal-hal teknis saat melakukan perbaikan infrastruktur.
“Permasalahan sosial yang kerap bersinggungan dengan lahan dan bangunan milik warga serta utilitas seperti pemindahan pipa PDAM, tiang listrik dan telekomunikasi yang berada di jalur saluran drainase,” terangnya. (Adv)
