RITMEKALTIM – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menyoroti serius persoalan parkir liar di Kota Samarinda yang dinilainya bisa mencoreng citra kota sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
Menurut Subandi, dalam menyambut kehadiran IKN, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan proyek-proyek besar. Pelayanan publik dasar seperti sistem perparkiran juga harus menjadi prioritas.
“Ketika banyak orang luar datang ke Samarinda, wajah kota ini yang mereka lihat pertama kali adalah layanan dasarnya, termasuk soal parkir. Kalau amburadul dan masih ada jukir liar, bisa jadi kesan buruk,” ujarnya, Sabtu (26/4/2025).
Ia mengingatkan bahwa kesan pertama sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap kualitas tata kelola sebuah kota. Oleh karena itu, pengelolaan parkir harus mencerminkan kesiapan dan keseriusan Samarinda dalam menyambut peran strategisnya.
Subandi mengapresiasi langkah awal Pemkot Samarinda yang mulai menerapkan sistem parkir nontunai. Namun, ia menilai kebijakan tersebut masih lemah dalam hal pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.
“Ini soal citra. Pemerintah kota harus sadar bahwa yang dinilai nanti bukan hanya proyek besar, tapi juga hal-hal kecil yang langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa meningkatnya mobilitas akibat proyek IKN akan memperbesar potensi kekacauan jika parkir liar tidak segera ditertibkan. Keberadaan juru parkir liar tidak hanya meresahkan, tapi juga menciptakan kesemrawutan dan ketidakpastian layanan publik.
Subandi mendesak Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk turun langsung menangani masalah ini. Ia juga mendorong kolaborasi antara pemkot dan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem parkir yang tertib dan profesional.
“Pengelolaan parkir yang lebih tertib dan terorganisir harus tercapai, demi menyambut IKN dan mewujudkan kota yang nyaman bagi warga dan pengunjung,” pungkasnya.*Araa (ADV DPRD KALTIM
