![Kepala Dinas Perkimtan Kota Bontang, Usman dalam rapar bersama DPRD dan OPD penghasil pajak dan retribusi (dok:ritmee]](https://kaltim.ritmee.co.id/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-06-29-at-11.25.03-AM.jpeg)
BONTANG – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bontang melaporkan target pendapatan dari pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) tahun 2026 dalam rapat kerja DPRD Kota Bontang bersama organisasi perangkat daerah penghasil pajak dan retribusi.
Kepala Dinas Perkimtan Kota Bontang, Usman, menyampaikan target pendapatan Rusunawa tahun ini dipatok sebesar Rp800 juta. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan telah mencapai Rp458 juta atau sekitar 57 persen dari target tahunan.
“Realisasi untuk saat ini pada bulan Mei itu adalah sudah Rp458.000.000,” ujarnya dalam rapat.
Usman menjelaskan, saat ini terdapat tiga Rusunawa yang dikelola Perkimtan, yakni Rusunawa Api-Api, Lok Tuan, dan Guntung.
Tingkat keterisian hunian di Rusunawa Api-Api dan Lok Tuan telah mencapai sekitar 99 persen.
Sementara itu, tingkat hunian Rusunawa Guntung baru berkisar 40 persen. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi lokasi yang relatif jauh dari pusat kota serta adanya beberapa bagian bangunan yang memerlukan perbaikan.
Adapun kapasitas masing-masing Rusunawa terdiri atas 198 kamar di Api-Api, 70 kamar di Lok Tuan, dan 90 kamar di Guntung, sehingga total unit yang dikelola mencapai 358 kamar.
Untuk meningkatkan pelayanan, Perkimtan telah menerapkan sistem pengelolaan berbasis digital melalui aplikasi Aparus atau web https://aparus.bontangkota.go.id/
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melihat ketersediaan kamar, informasi tarif sewa, hingga melakukan pembayaran secara non-tunai menggunakan QRIS.
“Jadi sangat memudahkan dan kita sangat terbuka,” kata Usman.
Dalam rapat tersebut, Perkimtan menegaskan optimalisasi tingkat hunian, khususnya di Rusunawa Guntung, menjadi salah satu langkah untuk mendorong pencapaian target pendapatan hingga akhir tahun.
Selain itu, pemanfaatan sistem pembayaran digital juga diharapkan dapat meningkatkan kemudahan layanan, transparansi, dan ketepatan pencatatan pendapatan daerah. (Adv)
