BONTANG – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kota Bontang beberapa waktu ini mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang bahkan berlangsung hingga bermalam dinilai sebagai fenomena yang semestinya tidak terjadi di kota industri dengan jumlah penduduk hanya di bawah 200 ribu jiwa.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menegaskan persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi bersama agar kelangkaan BBM tidak kembali terjadi. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan bersama pihak Pertamina, operator, pemerintah daerah, serta asosiasi pengecer dan pelaku usaha transportasi, Senin (31/8/2026).
Rustam mengatakan, RDP ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang membahas persoalan penyaluran BBM ke Kota Bontang. Dalam pertemuan itu, pihaknya menerima informasi bahwa terdapat kendala dalam proses penyaluran BBM yang kemudian berdampak pada penumpukan kendaraan di SPBU.
Menurutnya, istilah antrean kurang tepat untuk menggambarkan kondisi yang terjadi beberapa hari terakhir. Sebab, kendaraan tidak sekadar menunggu dalam antrean, tetapi sebagian bahkan harus bermalam untuk mendapatkan BBM.
“Yang dikatakan antre adalah bergerak. Fenomena kemarin terjadi beberapa hari terakhir itu bukan antre, tapi condong bermalam,” tegas Rustam.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi persoalan serius yang harus segera dievaluasi, terlebih Bontang merupakan kota industri dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan daerah lain.
“Kota kita ini adalah kota industri. Dengan kondisi kami di Kota Bontang, tiga kecamatan, 15 kelurahan, dan penduduknya di bawah 200 ribu, ini sedikit agak aneh kalau kita lihat,” terangnya.
Rustam memahami bahwa persoalan kelangkaan BBM tidak hanya terjadi di Bontang, tetapi juga menjadi persoalan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur hingga gejolak secara nasional. Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masyarakat terus menghadapi kesulitan mendapatkan BBM.
“Kami sangat memahami bahwa kelangkaan ini bukan hanya terjadi di Kota Bontang, bukan hanya terjadi di Kalimantan Timur, tapi ini adalah gejolak nasional,” katanya.
Meski demikian, Rustam berharap pertemuan bersama Pertamina dan pihak terkait dapat menghasilkan solusi konkret. Ia menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan serupa kembali berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun sektor usaha.
“Yang jelas, Kami berharap tidak ada lagi kelangkaan BBM,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, DPRD juga menyoroti ketidakhadiran Pimpinan PT Elnusa sebagai salah satu pihak yang berkaitan dengan proses transportasi atau distribusi BBM. Rustam menilai kehadiran seluruh pihak yang terlibat penting untuk mengurai persoalan distribusi secara menyeluruh.
“Ini juga menjadi catatan kita bersama, bahwa seyogianya sebagai transportir, PT Elnusa juga harus hadir pada hari ini,” ujarnya.
Selain Pertamina dan operator, DPRD turut mengundang pemerintah daerah melalui Asisten, asosiasi pengecer BBM di Kota Bontang, serta perwakilan asosiasi travel yang ikut terdampak persoalan pengisian BBM, khususnya jenis Solar.
Rustam berharap pembahasan tidak berhenti pada rapat, tetapi menghasilkan langkah konkret yang mampu menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di Bontang.
“Kita akan terus mengawal persoalan ini agar masyarakat tidak kembali dihadapkan pada antrean panjang hingga harus bermalam di SPBU,” tandasnya.(Adv)
