RITMEKALTIM – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kian masif membawa dampak besar bagi Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk dalam sektor pangan. Di tengah geliat infrastruktur dan pemindahan pusat pemerintahan, muncul kekhawatiran bahwa isu ketahanan pangan justru terpinggirkan.
Sorotan kini mengarah pada pentingnya pembenahan sistem informasi pertanian, sebagai langkah awal memperkuat pondasi swasembada pangan di wilayah ini.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan perlunya penyusunan basis data pertanian yang menyeluruh dan terintegrasi. Menurutnya, tanpa data yang akurat, mustahil bagi Kaltim untuk lepas dari ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah seperti Pulau Jawa dan Sulawesi.
“Pemetaan lahan secara digital dan rinci sangat penting. Kita harus tahu berapa luas lahan, tingkat kesuburan, serta jenis tanaman apa yang cocok di setiap wilayah. Dari sanalah kebijakan yang tepat bisa lahir,” ungkap Ananda, Kamis (24/04/2025).
Ia menambahkan bahwa ketahanan pangan seharusnya menjadi prioritas setara dengan pembangunan fisik IKN. Apalagi, hanya sebagian kecil wilayah di Kaltimseperti Kutai Kartanegara, Paser, dan Penajam Paser Utara yang selama ini diandalkan sebagai sentra produksi pangan. Padahal, daerah lain juga punya potensi besar jika didukung oleh data dan pengelolaan yang tepat.
Ananda mengingatkan bahwa ketiadaan data membuat kebijakan pertanian selama ini bersifat reaktif dan tidak berbasis realita lapangan. Akibatnya, alih fungsi lahan terus terjadi, petani kehilangan lahan produktif, dan program ketahanan pangan menjadi tidak maksimal.
Selain mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun database pertanian yang solid, ia juga mendorong pengembangan program food estate sebagai solusi jangka panjang menghadapi tantangan kebutuhan pangan yang meningkat pesat, terutama dengan pertumbuhan penduduk di sekitar IKN.
“Kita tak bisa terus bergantung pada kiriman dari luar. Kemandirian pangan hanya bisa dicapai jika kita serius dari hulu ke hilir, mulai dari data hingga perlindungan terhadap petani,” ujarnya.
Langkah konkret dalam membangun basis data pertanian dianggap sebagai pondasi awal untuk perubahan besar di sektor pangan Kaltim. Harapannya, bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun juga mendorong provinsi ini menjadi salah satu pusat produksi pangan nasional.
“Dengan pendekatan berbasis data dan keberpihakan pada petani lokal, ketahanan pangan bukan hanya mimpi, melainkan agenda strategis yang dapat dicapai secara nyata,” pungkasnya. *Araa (ADV DPRD KALTIM)
