BONTANG – Komisi C DPRD Kota Bontang menyoroti metode pengerjaan proyek jaringan gas (jargas) rumah tangga yang dinilai tidak efektif dan berpotensi membahayakan masyarakat. Kontraktor pelaksana disebut membuka galian di banyak titik secara bersamaan, namun tidak segera menyelesaikannya, sehingga mengganggu aktivitas warga dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Atas kondisi tersebut, Komisi C DPRD Bontang berencana memanggil pihak kontraktor melalui Badan Musyawarah (Bamus) untuk meminta penjelasan sekaligus mengevaluasi progres pekerjaan di lapangan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan masih banyak titik galian yang belum rampung. Bahkan, sejumlah lubang galian tertutup material akibat hujan, sementara sebagian lainnya justru ditutup secara swadaya oleh warga, bukan oleh kontraktor.
“Yang kami lihat, hampir semua titik galian belum selesai seratus persen. Ada yang tertutup karena hujan membawa material, bahkan ada yang ditutup sendiri oleh warga. Itu bukan hasil pekerjaan kontraktor,” ujar Sahib, Rabu (22/7/2026) lalu.
Menurut politikus Partai NasDem tersebut, kontraktor seharusnya menerapkan metode pengerjaan secara bertahap pada setiap segmen jalan. Setelah pipa dipasang, pengujian tekanan (pressure test) harus segera dilakukan, kemudian lubang galian langsung ditutup sebelum berpindah ke lokasi berikutnya.
Ia menilai pola tersebut lebih efektif dibanding membuka galian di banyak lokasi sekaligus, lalu menunda proses pengujian dan penutupan hingga seluruh jaringan selesai dipasang.
“Jangan seluruh kota digali dulu baru nanti dites sekaligus. Kerjakan satu segmen, lakukan pengujian, setelah itu langsung ditutup. Cara seperti itu jauh lebih aman bagi masyarakat,” tegasnya.
Sahib menambahkan, metode pengerjaan per segmen juga akan memudahkan proses pengawasan dan mempercepat identifikasi apabila ditemukan kebocoran saat uji tekanan. Dengan demikian, perbaikan dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengganggu wilayah lain yang belum dikerjakan.
Melalui pemanggilan resmi tersebut, Komisi C DPRD Bontang berharap kontraktor dapat menjelaskan kendala di lapangan sekaligus berkomitmen memperbaiki pola pengerjaan agar proyek strategis itu dapat diselesaikan tepat waktu tanpa terus menimbulkan persoalan bagi masyarakat.
“Kami ingin kontraktor mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana proyek ini segera diselesaikan tanpa terus menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” pungkas Sahib.(Adv)
