BONTANG – Komisi C DPRD Kota Bontang meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) segera mengevaluasi kinerja konsultan pengawas pada seluruh proyek drainase yang sedang berjalan. Langkah ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di lapangan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai peran konsultan pengawas belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kualitas pekerjaan, potensi keterlambatan penyelesaian proyek, hingga kurang optimalnya penerapan standar keselamatan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Menurut Sahib, keberadaan konsultan pengawas di lapangan menjadi faktor penting untuk memastikan kontraktor menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan.
“Bila pengawas tidak berada di lapangan, kontraktor akan sulit dikendalikan karena merasa tidak ada yang mengawasi. Kondisi seperti ini tidak boleh terus terjadi,” ujar politikus Partai NasDem tersebut, Rabu (22/7/2026) lalu.
Ia menjelaskan, pengawasan proyek infrastruktur merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan tiga pihak, yakni kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas sebagai pengendali mutu, serta DPUPR sebagai pemilik pekerjaan.
Sahib menegaskan, seluruh proyek drainase dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari uang masyarakat. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan proyek harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kualitas maupun pelaksanaannya.
Menurutnya, tugas konsultan pengawas tidak hanya memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, tetapi juga mengawasi penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meminimalkan dampak sosial terhadap warga sekitar, serta memastikan proyek selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
“Ini menggunakan uang masyarakat. Karena itu kontraktor, konsultan pengawas, maupun perangkat daerah sebagai pemilik pekerjaan harus menjalankan tugasnya secara profesional. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat lemahnya pengawasan,” terangnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi C DPRD Bontang mendorong DPUPR memperkuat koordinasi dengan kontraktor dan konsultan pengawas agar setiap kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.
“Kita berharap berbagai keluhan masyarakat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Bontang agar lebih aman, tertib, dan tepat sasaran,” tandasnya.(Adv)
