BONTANG – Keterbatasan akses air bersih serta tingginya angka stunting di kawasan pesisir Kota Bontang menjadi perhatian serius DPRD Kota Bontang. Persoalan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menyangkut kualitas hidup warga yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan layanan dasar.
Anggota DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal, mengatakan persoalan air bersih dan stunting di wilayah pesisir membutuhkan penanganan yang terintegrasi. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri mengingat kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi tekanan akibat defisit anggaran.
“Kita harus melihat persoalan ini sebagai tanggung jawab bersama. Dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas, tentu tidak semua kebutuhan masyarakat bisa langsung dipenuhi melalui APBD. Karena itu dibutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk perusahaan melalui program TJSL atau CSR,” ujar Saeful Rizal, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Bontang, Senin (27/7/2026).
Ia menilai keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan dasar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan program-program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.
Menurut Saeful, salah satu sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan adalah dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang. Program tersebut diharapkan mampu melengkapi pembiayaan yang belum dapat diakomodasi melalui APBD.
“Perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Program CSR harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, hingga upaya pencegahan stunting,” katanya.
Melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, DPRD memastikan akan terus mengawal alokasi anggaran daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun, ia menegaskan dukungan dunia usaha tetap menjadi faktor penting untuk mempercepat realisasi berbagai program prioritas.
Kawasan pesisir menjadi perhatian utama karena masyarakat di wilayah tersebut masih menghadapi tantangan dalam memperoleh air layak konsumsi serta fasilitas sanitasi yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat, terutama tumbuh kembang anak.
Selain pembangunan infrastruktur dasar, Saeful menilai intervensi berupa edukasi kesehatan, peningkatan gizi, dan penyediaan air bersih secara berkelanjutan harus berjalan bersamaan agar upaya penurunan angka stunting dapat memberikan hasil yang optimal.
“Kita ingin bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jangan hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir yang memang masih membutuhkan perhatian lebih,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD juga akan membuka ruang komunikasi dengan perusahaan-perusahaan di Kota Bontang agar program TJSL dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan dunia usaha pernah berhasil dalam penanganan persoalan sosial lainnya, sehingga pola serupa diyakini dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan air bersih dan stunting.
Melalui komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, sektor swasta, dan masyarakat, persoalan keterbatasan air bersih serta stunting di kawasan pesisir diharapkan dapat diatasi secara bertahap.
“Dengan kolaborasi yang terarah dan berkelanjutan, kualitas kesehatan serta kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Bontang diharapkan terus meningkat,” tandasnya.
Diketahui, berdasarkan data Dinas Kesehatan angka prevalensi stunting di Kota Bontang berada di level 14,05 persen atau setara dengan 1.389 balita. Dengan wilayah angka stunting tertinggi berada di Kelurahan Tanjung Laut Indah mencapai 19,44 persen.(Adv)
