BONTANG – Penyelesaian kawasan Polder Tanjung Laut dipastikan belum bisa dituntaskan secara menyeluruh pada tahun ini. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah fasilitas pendukung, seperti jogging track, belum dapat dibangun dan akan dilanjutkan secara bertahap melalui usulan pendanaan pada APBD 2027.
Penundaan penyelesaian proyek Polder Tanjung Laut yang masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 10 miliar dinilai Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi sebagai keputusan yang tepat.
Menurutnya, ditengah keterbatasan fiskal saat ini pemerintah harus memprioritaskan program yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan melanjutkan proyek fisik berskala besar.
“Prioritas utama tetap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara proyek strategis yang belum memungkinkan harus ditunda menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang masih terjun bebas,” ujarnya, Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan, meski Polder Tanjung Laut merupakan infrastruktur penting untuk pengendalian banjir, penyelesaiannya dinilai belum mendesak jika harus mengorbankan stabilitas keuangan daerah. Karena itu, proyek tersebut sebaiknya ditunda sementara hingga kondisi fiskal membaik atau tersedia sumber pendanaan yang lebih memadai.
Lanjut, Winardi menjelaskan anggaran yang ada saat ini lebih tepat diarahkan untuk membiayai program-program yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat, termasuk berbagai bentuk bantuan sosial dan program peningkatan kesejahteraan.
Dia juga mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan pembangunan proyek yang berpotensi membebani APBD. Menurutnya, keputusan tersebut penting agar Kota Bontang tidak menghadapi tekanan fiskal seperti sejumlah daerah lain yang harus bergantung pada utang.
“Kalau kita paksakan, berisiko bagi keuangan daerah. Misalnya bisa saja nanti mengakibatkan proyeksinya kita bisa ngutang kayak beberapa kabupaten tetangga yang sudah terjadi kan. Kita kan tidak mau itu. Jangan sampai memaksakan hal yang kita anggap prioritas, tapi berisiko bagi keuangan daerah,” tegasnya.
Winardi menambahkan, untuk sementara belanja modal dapat dikurangi agar pemerintah tetap mampu memenuhi kewajiban terhadap program-program prioritas yang telah tertuang dalam RPJMD, seperti pelayanan publik, bantuan sosial, serta pembayaran hak-hak pegawai.
Langkah tersebut dinilai lebih penting untuk menjaga perputaran ekonomi daerah tetap sehat sambil menunggu membaiknya kondisi fiskal, termasuk adanya peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Ibaratnya, buat apa ada mercusuar kalau putaran ekonomi belum sehat. Lebih baik mercusuar kita tunda sambil menunggu iklim DBH dari pusat membaik. Kalau yang dikalahkan proyek belanja modal agar pelayanan dan keuangan daerah tetap sehat, menurut saya itu sudah tepat,” tandasnya.(Adv)
