BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang akan memperketat pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan program prioritas daerah menyusul proyeksi penurunan APBD menjadi sekitar Rp 1,6 triliun.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan pembahasan anggaran saat ini belum sampai pada tahap finalisasi kegiatan. Pemerintah daerah masih menyusun kerangka kerja melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar menentukan arah kebijakan anggaran.
“Hari ini kita belum bicara terkait finalisasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di APBD. Masih secara kerangka kerja, dalam bentuk RKPD dan lainnya. Ini baru kita buatkan rumah-rumahnya,” ujar Andi Faizal, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, proyeksi penurunan ruang fiskal membuat pemerintah dan DPRD harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai. Setiap kegiatan harus memiliki manfaat yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Andi Faizal juga menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh berujung pada program prioritas yang tidak berjalan maksimal. Karena itu, DPRD akan memastikan program yang telah disepakati benar-benar dapat direalisasikan.
“APBD yang sedikit ini jangan sampai sudah sedikit, kita prioritaskan ternyata tidak berjalan atau tidak maksimal buat masyarakat. Ketika APBD kita nantinya tinggal Rp 1,6 triliun, kegiatan-kegiatan prioritas yang dipilih pemerintah harus betul-betul dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.
Pengawasan legislatif akan diarahkan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, sekaligus mencegah kegagalan pelaksanaan program. Sinergi antara Pemkot dan DPRD dinilai penting agar anggaran yang terbatas tetap mampu mendukung pelayanan publik dan pembangunan.
“Jadi harus bener-bener yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tandasnya.(Adv)
