BONTANG – Proyeksi pendapatan daerah Kota Bontang tahun ini kembali mengalami penurunan. Perubahan tersebut dipengaruhi kebijakan baru dalam mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang kini melalui kas pemerintah provinsi.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menjelaskan perubahan mekanisme tersebut membuat dana bagi hasil pajak kendaraan tidak lagi dapat langsung masuk ke kas pemerintah kabupaten/kota.
“Sekarang mekanismenya berubah. Dana masuk terlebih dahulu ke kas provinsi sebelum ditransfer ke daerah,” jelas Andi Faizal, Sabtu (15/8/2026).
Menurutnya, perubahan tersebut berdampak langsung terhadap penerimaan daerah. Ia menegaskan, penurunan proyeksi pendapatan bukan karena pemerintah daerah sebelumnya menetapkan target terlalu tinggi.
“Jadi bukan target kita yang terlalu tinggi, tetapi ada perubahan regulasi yang memengaruhi penyaluran DBH,” ujarnya.
Andi Faizal menyebut persoalan tersebut tidak hanya dirasakan Kota Bontang, tetapi juga kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Koreksi penerimaan di tingkat provinsi turut berpengaruh terhadap besaran transfer yang diterima daerah.
“Ini dirasakan hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltim,” katanya.
Menghadapi kondisi tersebut, DPRD Bontang mendorong pemerintah daerah lebih cermat mencari dan mengawal sumber pembiayaan alternatif. Langkah tersebut diperlukan agar keterbatasan pendapatan tidak berdampak terlalu besar terhadap belanja publik.
“Yang penting sekarang bagaimana sumber dana yang ada bisa kita kawal dan dimanfaatkan sebaik mungkin,” tegasnya.(Adv)
