BONTANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bontang menyoroti besarnya koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Perbedaan angka tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang, Winardi, menegaskan pentingnya peningkatan akurasi proyeksi anggaran dan disiplin perencanaan agar perbedaan SILPA tidak kembali terjadi secara signifikan.
“Perbedaan yang sangat besar ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi TAPD ke depannya dalam meningkatkan akurasi proyeksi dan disiplin perencanaan,” ujar Winardi saat menyampaikan pandangan akhir fraksinya, Selasa (15/9/2026).
Selain menyoroti SILPA, Fraksi PDIP mengapresiasi kelanjutan pembangunan saluran drainase dan bangunan perkuatan tebing di Kelurahan Kanaan, Bontang Kuala, Gunung Elai, dan Api-Api sebagai bagian dari upaya penanggulangan banjir.
Winardi menyampaikan, penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi, tidak berhenti pada pekerjaan parsial.
“Penanganan banjir tidak boleh berhenti pada pekerjaan parsial, tetapi harus dilaksanakan melalui pendekatan terintegrasi dari hulu sampai hilir, berbasis prioritas wilayah rawan, serta dikawal ketat agar menghasilkan manfaat jangka panjang,” tegasnya.
Dengan memperhatikan hasil pembahasan Banggar atas Raperda Perubahan APBD 2026, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut untuk disahkan menjadi Perda Kota Bontang.(Adv)
