RITMEKALTIM – Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai kebijakan tersebut telah membawa dampak serius bagi ekonomi daerah, khususnya sektor perhotelan.
Menurut Nurhadi, pemangkasan anggaran kegiatan pemerintahan, termasuk perjalanan dinas dan rapat-rapat, membuat tingkat hunian hotel di Kaltim turun drastis. Hal ini tidak hanya berdampak pada bisnis hotel, tapi juga berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Efisiensi ini terlalu menyeluruh. Banyak sektor bergantung pada perputaran ekonomi yang berasal dari aktivitas pemerintah, termasuk hotel dan pariwisata. Kalau ini terus dibiarkan, akan ada gelombang PHK,” ujar Nurhadi, Kamis (08/05/2025).
Ia mengkritisi pendekatan pemerintah pusat yang dinilai terlalu menekankan penghematan tanpa melihat efek lanjutan di daerah. Terutama untuk wilayah seperti Balikpapan yang sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor jasa dan hotel.
“PAD sangat tergantung dari kunjungan. Kalau kegiatan dibatasi, otomatis jumlah tamu turun. Ini langsung terasa ke pendapatan daerah,” tuturnya.
Nurhadi berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan ulang kebijakan efisiensi secara menyeluruh dan membuka ruang solusi yang lebih seimbang. Ia mengusulkan adanya alternatif kebijakan yang tetap memungkinkan roda ekonomi lokal berputar, meski dalam koridor penghematan.
“Kita tidak menolak efisiensi, tapi jangan sampai ekonomi daerah dikorbankan. Pemerintah pusat harus hadir dengan solusi, bukan hanya pemangkasan,” tegasnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
