RITMEKALTIM – Menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026, Kota Balikpapan kembali dihadapkan pada persoalan klasik: keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Meningkatnya jumlah lulusan SMP setiap tahun tidak diiringi dengan ketersediaan ruang belajar yang memadai, membuat sebagian besar siswa terpaksa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Permasalahan ini menuai perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang membidangi sektor pendidikan. Ketua Komisi IV, Baba, menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan kapasitas sekolah negeri di Balikpapan.
Ia mengungkapkan bahwa hanya sekitar 51 persen lulusan SMP yang bisa tertampung di sekolah negeri, sementara sisanya harus mencari alternatif di sekolah swasta.
“Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal keadilan dalam mendapatkan akses pendidikan. Jika kapasitas sekolah negeri hanya menampung setengah dari total lulusan, maka ada ketimpangan yang perlu segera diatasi,” ujar Baba dalam pernyataannya, Rabu (30/4/2025).
Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Setiap tahun, masalah serupa kembali muncul tanpa solusi jangka panjang yang memadai. Ia menilai, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar penyesuaian teknis dalam proses PPDB, melainkan langkah struktural untuk memperluas akses pendidikan di Balikpapan.
Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPRD Kaltim mendorong pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Balikpapan, khususnya di wilayah timur kota.
Baba menyebutkan rencana pendirian satu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah tersebut sebagai bagian dari upaya memecah kepadatan serta memberikan akses lebih merata.
“Balikpapan Timur masih minim fasilitas pendidikan negeri. Jika kita bisa bangun satu SMA dan satu SMK baru di sana, maka beban sekolah yang sudah ada bisa dikurangi dan warga tidak perlu lagi menyekolahkan anak jauh-jauh,” paparnya.
Lebih lanjut, Baba menyoroti kondisi SMK 5 Balikpapan yang saat ini hanya memiliki jurusan kelautan dan perikanan. Ia mengusulkan agar sekolah tersebut menambah jurusan lain seperti teknik, multimedia, atau tata boga, agar bisa bersaing dengan SMK unggulan lain di kota ini.
“Masyarakat di Balikpapan Timur harus punya pilihan yang sama seperti di pusat kota. Kalau hanya ada satu jurusan, tentu minat siswa jadi terbatas. Kita ingin anak-anak bisa memilih jurusan sesuai bakat dan minatnya, tanpa harus pergi jauh ke Sepinggan atau kawasan lain,” tambahnya.
Komisi IV berharap agar rencana penambahan sekolah dan pengembangan jurusan ini segera masuk ke dalam agenda teknis Dinas Pendidikan Provinsi, dan dapat menjadi bagian dari perencanaan anggaran daerah tahun berikutnya.
Baba pun menegaskan, sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Balikpapan, dan DPRD sangat krusial agar perbaikan akses pendidikan ini benar-benar terwujud.
“Ini investasi jangka panjang. Ketika kita bicara soal pendidikan, kita bicara masa depan daerah. Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan hanya karena sekolah negeri penuh,” tegas Baba. *Raf (ADV DPRD KALTIM).
