BONTANG – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang menggelar rapat pembahasan tindak lanjut hasil fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sekaligus persiapan verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027.
Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Bapperida itu dipimpin Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Syarifuddin, Rabu 1 Juli 2026.
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh catatan hasil fasilitasi RKPD ditindaklanjuti dengan baik sebelum memasuki tahapan verifikasi Renja perangkat daerah.
Dalam arahannya, Syarifuddin menegaskan bahwa kualitas perencanaan pembangunan tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari kesesuaian program, kejelasan indikator kinerja, serta keterkaitan dengan sasaran pembangunan daerah.
“Yang perlu kita pastikan bukan hanya programnya ada, tetapi apakah indikatornya sudah tepat, targetnya realistis, output-nya jelas, outcome-nya terukur, dan pagu indikatifnya mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Inilah yang harus kita cermati bersama dalam proses tindak lanjut fasilitasi RKPD maupun persiapan verifikasi Renja,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Bapperida mencermati sejumlah aspek teknis, mulai dari kesesuaian nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan, konsistensi indikator kinerja, ketepatan target, hingga keselarasan pagu indikatif dengan prioritas pembangunan daerah.
Menurut Syarifuddin, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen tahunan yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Karena itu, setiap indikator yang disusun harus mampu menggambarkan hasil yang ingin dicapai, bukan sekadar aktivitas yang dilaksanakan.
Ia menjelaskan, indikator program harus berorientasi pada hasil atau outcome yang mendukung sasaran pembangunan daerah. Sementara indikator kegiatan dan subkegiatan lebih menitikberatkan pada keluaran atau output yang dapat diukur dan diverifikasi.
Selain indikator, rapat juga membahas penyusunan target kinerja yang realistis, berbasis data, serta memiliki dasar perhitungan yang jelas. Hal itu dinilai penting agar target yang ditetapkan dapat menjadi alat ukur objektif dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan.
Bapperida juga menekankan pentingnya kesesuaian antara program dan kegiatan dengan pagu indikatif yang tersedia. Setiap usulan harus memiliki dukungan anggaran yang proporsional dan sejalan dengan prioritas pembangunan sehingga dapat direalisasikan secara efektif.
Tak hanya itu, perangkat daerah didorong memastikan keterkaitan antara Renja 2027 dengan RKPD 2027 agar seluruh program yang diusulkan mendukung arah kebijakan pembangunan Kota Bontang.
Syarifuddin menambahkan, verifikasi Renja nantinya tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga menelaah substansi dokumen, mulai dari tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, lokasi kegiatan, kelompok sasaran hingga kebutuhan pendanaan.
“Verifikasi Renja bukan sekadar memeriksa kelengkapan dokumen. Lebih dari itu, verifikasi menjadi ruang untuk memastikan bahwa setiap rencana kerja perangkat daerah benar-benar selaras dengan RKPD, memiliki indikator yang jelas, dan dapat mendukung pencapaian target pembangunan Kota Bontang,” katanya.
Ia berharap melalui rapat ini, Bapperida juga menyamakan persepsi internal tim verifikator agar proses penelaahan terhadap dokumen Renja perangkat daerah dapat berlangsung lebih objektif, konsisten, dan sesuai ketentuan teknis perencanaan.
Sehingga, katanya, mampu menghasilkan dokumen perencanaan 2027 yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada hasil sehingga menjadi landasan pembangunan Kota Bontang yang lebih efektif dan tepat sasaran. (Adv)
