BONTANG – Bapperida Kota Bontang mendorong organisasi kepemudaan lebih aktif memanfaatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai salah satu jalur untuk mengusulkan program kepemudaan.
Pasalnya, usulan yang berkaitan dengan sektor sosial, termasuk kepemudaan, dinilai masih minim dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah.
Kepala Bidang Pembangunan Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kota Bontang, Noni Agetha, mengatakan Musrenbang memiliki ruang untuk mengakomodasi program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Menurutnya, Musrenbang selama ini terbagi dalam tiga kategori utama, yakni sosial, ekonomi dan infrastruktur. Namun, usulan yang masuk masih lebih banyak berkutat pada pembangunan infrastruktur.
“Sebenarnya yang kami selalu dorong pada saat Musrenbang itu kan sebenarnya Musrenbang itu ada tiga kategori, sosial, ekonomi, infrastruktur. Nah, yang kami dorong selama ini sosial itu kurang. Sosial itu bisa masuk di antaranya pemuda. Usulannya kurang sekali,” kata Noni saat pembahasan Raperda Kepemudaan, Selasa 14 Juli 2026.
Ia mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki agar perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
Bapperida, kata Noni, bahkan telah memberikan arahan dalam pedoman penyusunan Musrenbang agar komposisi usulan pembangunan lebih berimbang.
Ia mencontohkan, dari 30 usulan yang disiapkan, terdapat porsi yang diarahkan untuk sektor sosial dan ekonomi, selain infrastruktur.
Namun dalam praktiknya, komposisi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Usulan yang berasal dari forum di tingkat kelurahan masih cenderung didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur.
“Padahal sudah kami di dalam pedoman penyusunan Musrenbang, kami sudah tetapkan dari 30 usulan misalnya 10-nya itu harus sosial, ekonomi, 20-nya infrastruktur,” ujarnya.
Menurut Noni, kondisi tersebut justru membuka peluang bagi pemuda untuk mulai memasukkan program peningkatan kapasitas ke dalam proses perencanaan pembangunan.
Program seperti peningkatan kapasitas pemuda, pengembangan keterampilan maupun penguatan sumber daya manusia dinilai dapat menjadi bagian dari usulan sektor sosial.
“Namun ini sebenarnya bisa menjadi titik awal bagi usulan-usulan yang sifatnya peningkatan kapasitas SDM Bontang itu bisa dimulai dari usulan ini,” jelasnya.
Noni juga mengingatkan agar organisasi kepemudaan tidak hanya menunggu adanya alokasi anggaran khusus. Pemuda dapat menyusun program yang konkret kemudian mengusulkannya melalui jalur perencanaan yang tersedia.
Selain Musrenbang, terdapat pula sejumlah jalur lain yang dapat dimanfaatkan, seperti program perangkat daerah, hibah sesuai ketentuan, maupun jalur aspirasi melalui DPRD.
Untuk itu, ia mendorong pemuda lebih aktif berkomunikasi dengan perangkat daerah, khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
“Jadi sebenarnya adik-adik sering-seringlah diskusi dengan Pak Eko. Jadi kira-kira bisa berkolaborasi untuk program-program peningkatan kapasitas pemuda dan lain-lain itu bisa diusulkan,” katanya.
Bapperida berharap ke depan semakin banyak usulan kepemudaan yang masuk melalui Musrenbang. Dengan begitu, kebutuhan peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia pemuda dapat menjadi bagian dari agenda pembangunan Kota Bontang. (Adv)
