BONTANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bontang meminta Pemerintah Kota mempercepat pelaksanaan program yang telah masuk dalam APBD 2026. Hingga semester pertama, realisasi belanja daerah disebut baru mencapai 30,7 persen atau sekitar Rp 640,79 miliar.
Anggota Fraksi PKB DPRD Bontang Yusuf mengatakan, rendahnya realisasi belanja perlu segera diantisipasi agar pelaksanaan program tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran. Ia menilai, anggaran yang sudah dialokasikan seharusnya segera diterjemahkan menjadi kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Serapan belanja yang baru sekitar 30,7 persen harus menjadi perhatian. Program jangan menunggu sampai akhir tahun, tetapi segera dijalankan supaya manfaat anggaran bisa dirasakan masyarakat,” kata Yusuf dalam rapat paripurna, Selasa (15/9/2026).
Selain belanja, Fraksi PKB turut menyoroti kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Perubahan APBD 2026, PAD mengalami koreksi sekitar Rp 9,98 miliar. PKB menilai penurunan tersebut perlu diikuti evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi penopang fiskal Bontang.
Yusuf meminta optimalisasi PAD dilakukan dengan menggali potensi yang masih tersedia tanpa menambah tekanan terhadap masyarakat.
“Potensi PAD harus terus dicari dan dioptimalkan. Tetapi peningkatan pendapatan jangan sampai dilakukan dengan cara yang justru menambah beban masyarakat,” timpalnya.
Fraksi PKB juga mencermati posisi SiLPA definitif 2025 yang berada di kisaran Rp 178 miliar. Angka tersebut lebih rendah sekitar 44,9 persen dibandingkan estimasi sebelumnya. Kondisi itu, dinilai menunjukkan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih realistis. Program yang masuk APBD harus disusun dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kemampuan pelaksanaannya.
“Ke depan, perencanaan harus lebih realistis. Kemampuan keuangan daerah harus menjadi dasar agar kegiatan yang dianggarkan benar-benar mampu dilaksanakan,” jelasnya.
Meski memberikan sejumlah catatan, PKB tetap menyatakan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Bontang Tahun Anggaran 2026.
Yusuf menegaskan persetujuan fraksi disertai pengawasan agar setiap rupiah dalam APBD digunakan secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Persetujuan ini tentu tetap disertai catatan. Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi rakyat,” tegasnya.
PKB juga mengingatkan agar penurunan kondisi fiskal tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Pemkot diminta tetap menjaga pemenuhan standar pelayanan minimal yang menjadi hak dasar masyarakat.
“Dengan mempercepat realisasi belanja, memperkuat PAD, dan memperbaiki kualitas perencanaan, PKB berharap pengelolaan APBD Bontang semakin efektif serta tidak sekadar mengejar angka serapan di penghujung tahun,” tegasnya.(Adv)
