SAMARINDA – Program Pro Bebaya telah berjalan hampir enam tahun sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas lingkungan di tingkat RT. Meskipun dampaknya mulai dirasakan oleh warga, DPRD Samarinda menilai ada aspek penting yang selama ini terlewatkan: evaluasi program.
Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari Pemkot untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap implementasi Pro Bebaya. Padahal, menurutnya, setiap program publik seharusnya memiliki sistem evaluasi sebagai standar keberhasilan.
“Setiap program harus memiliki waktu untuk ditinjau kembali. Evaluasi itu penting untuk mengetahui sejauh mana target tercapai, dan bagian mana yang perlu ditingkatkan,” tegasnya.
Anhar membandingkan Pro Bebaya dengan proyek-proyek fisik lainnya yang memiliki batas waktu pelaksanaan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta evaluasi di akhir pengerjaan. Menurutnya, program yang dijalankan dengan anggaran hingga ratusan miliar rupiah ini justru terlihat berjalan tanpa tujuan yang pasti.
“Jika proyek infrastruktur saja memiliki batas waktu, mengapa program seperti Pro Bebaya tidak memiliki target penyelesaian? Bukankah tidak logis jika pembangunan fasilitas RT tidak kunjung selesai setelah lima tahun,” kritiknya.
Beliau menambahkan, meskipun Pro Bebaya memberikan manfaat, tanpa pengawasan dan pengukuran yang tepat, program ini justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran. Baginya, semua kegiatan yang didanai APBD harus memiliki rencana kerja yang jelas dan evaluasi secara berkala.
“Anggaran bukanlah sumber daya yang tidak terbatas. Jika tidak ada perhitungan yang matang dan perencanaan yang terarah, program sebaik apapun bisa menjadi sia-sia,” pungkas Anhar.
Beliau pun mendorong agar ke depannya, Pemkot Samarinda lebih transparan dan terukur dalam mengelola program berbasis masyarakat seperti Pro Bebaya, agar manfaatnya benar-benar optimal dan tepat sasaran.(adv)
