BONTANG – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah kota menyediakan titik khusus untuk menaikkan dan menurunkan karyawan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengatakan kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus menekan risiko kecelakaan pada jam sibuk.
Lantaran, selama ini aktivitas bus perusahaan yang mengangkut pekerja hingga masuk ke sejumlah titik permukiman, berpotensi memperparah kepadatan, terutama saat jam masuk kerja bertepatan dengan waktu keberangkatan anak sekolah.
“Untuk bus perusahaan yang beroperasi di Bontang, saya minta perusahaan menyediakan tempat naik dan turun karyawan,” ungkap Sahib, Senin (24/8/2026).
Sahib juga menegaskan, perusahaan yang menggunakan bus berukuran besar sebaiknya memusatkan aktivitas pengangkutan karyawan di terminal. Dengan begitu, bus tidak perlu masuk terlalu jauh ke kawasan kota dan permukiman.
“Pengaturan utama pertama itu bagaimana perusahaan yang memakai bus-bus besar itu cukup mengambil karyawannya di terminal saja,” jelasnya.
Skema tersebut dapat diintegrasikan dengan transportasi lokal. Karyawan dari rumah menuju terminal dapat memanfaatkan angkot maupun transportasi daring seperti Grab dan Maxim.
Pola ini dinilai Ibe sapaan akrabnya, mampu membagi beban lalu lintas berdasarkan jenis kendaraan dan fungsi jalur. Bus perusahaan dapat beroperasi dari titik kumpul, sementara perjalanan jarak pendek menuju terminal dilayani angkutan lokal.
“Pengaturan ini harus dibahas bersama pemerintah daerah dan perusahaan agar tidak hanya menjadi imbauan. Titik kumpul juga harus disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan kebutuhan pekerja,” imbuhnya.
Jika sistem pengangkutan karyawan ditata secara terpadu, kepadatan kendaraan pada jam sibuk diharapkan dapat ditekan.
“Pada saat yang sama juga, risiko kecelakaan di jalur utama Bontang juga dapat diminimalkan,” tandasnya.(Adv)
