BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menilai persoalan antrean Pertalite tidak semata-mata disebabkan keterbatasan kuota.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Awinardi, mengungkap adanya alokasi Pertalite yang tidak terserap penuh dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang telah dibahas bersama, Ia menjelaskan, kuota Pertalite Bontang pada 2023 mencapai 25.000 kiloliter (KL). Namun, realisasi penyaluran hanya sekitar 24.000 KL sehingga terdapat sekitar 1.312 KL yang tidak terserap.
“Kita kan menganalisa kasus ini, kasus-kasus BBM ini, hulunya dulu baru hilirnya. Apa itu hulunya? Hulunya kuota Kota Bontang terhadap apa yang BPH Migas alokasikan,” ujar Awinardi, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina, pemerintah daerah, SPBU Bontang dan Asosiasi Pengecer BBM. Senin (31/8/2026).
Sementara, pada 2024, kuota Pertalite Bontang meningkat menjadi 28.233 KL. Namun, penyerapan kembali hanya sekitar 24.000 KL sehingga terdapat surplus sekitar 4.348 KL.
Dan pada 2025, Bontang kembali memperoleh kuota 26.907 KL dengan penyerapan sekitar 24.000 KL. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 2.476 KL yang tidak terserap.
Sehingga, Awinardi menilai angka tersebut menunjukkan kemampuan SPBU dalam menampung dan menyalurkan BBM sebenarnya cukup. Ia bahkan menyebut kapasitas tangki sejumlah SPBU di Bontang berdasarkan data yang telah ditarik DPRD.
“Tidak terserap itu barangnya (BBM), bukan karena SPBU tidak mampu. SPBU mampu. Saya tahu, kemarin saya ambil datanya. SPBU KM 5, SPBU Hajjah Djulla/AKW dan SPBU yang lain mampu menampung ini barang,” bebernya.
Ia pun meminta kondisi ini menjadi momentum memperbaiki pola distribusi sehingga tidak kembali muncul sisa kuota pada akhir tahun.
“Kenapa saya tekankan sekali, kenapa kita tidak boleh ada sisa, karena 2023, 2024, 2025 faktanya dengan kuota yang dibuka BPH Migas kita sisa, padahal SPBU sama menyerap itu. Jangan sampai terjadi 2026.” tegasnya.
Maka, Dirinya mendorong adanya komitmen tertulis antara DPRD dan Pertamina mengenai optimalisasi penyaluran kuota tersebut.
“Saya minta notulen, teman-teman staf, bikinkan narasinya, bikinkan komitmen bersamanya, beliau tanda tangan hari ini sebagai pertanggungjawaban kita ke publik,” tandasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina, Hermawan Bagus Prabowo, menjelaskan bahwa kuota yang diterima setiap SPBU memang telah ditetapkan berdasarkan alokasi tahunan BPH Migas dan kemudian dibagi menjadi kuota mingguan maupun bulanan.
“Kuota yang disampaikan oleh rekan-rekan di media dan sosial terutama, perlu kami sampaikan bahwasanya kuota Solar JBT, kami diberikan amanah oleh BPH Migas. Tiap-tiap SPBU memiliki jumlah kuota baik mingguan maupun bulanan dari angka tahunannya,” jelas Hermawan.
Untuk Bontang, kata dia, alokasi bulanan berada di kisaran 2.022 KL. Pada Juni, Pertamina mencatat penyaluran sekitar 2.000 KL atau masih terdapat selisih sekitar 22 KL dari alokasi tersebut.
“Di bulan Juni, kita sudah menyalurkan sebanyak 2.000 KL. Artinya ada gap sebesar 22 KL,” katanya.
Hermawan memastikan kekurangan tersebut kemudian diperhitungkan dalam penyaluran bulan berikutnya. Pada Juli, Pertamina menyalurkan sekitar 2.040 KL sehingga selisih pada Juni telah dikompensasi.
“Yang kemarin minus di bulan Juni kita ambil, Kita bayar lunas di bulan Juli,” terangnya.
Sementara pada Agustus, hingga 30 Agustus, penyaluran disebut telah mencapai sekitar 1.920 KL. Pertamina memastikan distribusi tetap disesuaikan dengan alokasi yang diberikan BPH Migas.
Untuk 2026, berdasarkan data BPH Migas yang dibahas DPRD, Bgus menjelaskan Bontang memperoleh kuota Pertalite sekitar 24.344 KL. Hingga Juli, serapan tercatat sekitar 13.766 KL.
“Jadi masih tersedia kuota untuk disalurkan pada semester kedua,” imbuhnya.(Adv)
