RITMEKALTIM – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai kesejahteraan buruh di Kalti, masih jauh dari harapan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh membutuhkan langkah kebijakan yang lebih progresif, terutama yang dapat menciptakan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan pengusaha.
Darlis mengusulkan agar pemerintah mempermudah proses perizinan usaha dan memberikan insentif kepada pengusaha yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
Kebijakan ini, menurutnya, tidak hanya akan mempercepat laju perekonomian, tetapi juga memastikan bahwa hasilnya bisa dinikmati oleh para pekerja yang menjadi tulang punggung sektor industri.
“Pemerintah perlu mempercepat perizinan dan memberikan insentif kepada pengusaha yang mendukung kesejahteraan buruh. Ini akan menciptakan sinergi yang saling menguntungkan antara dunia usaha dan pekerja,” ujar Darlis pada Selasa (6/5/2025).
Lebih lanjut, Darlis juga menyarankan agar pengusaha dapat mengurangi biaya-biaya non-operasional yang tidak perlu, seperti birokrasi berlebihan dan pungutan yang tidak produktif.
Dengan memotong biaya yang tidak esensial, pengusaha akan memiliki dana lebih untuk dialokasikan dalam meningkatkan upah buruh.
“Jika pengusaha bisa mengurangi biaya yang tidak produktif, dana yang terhemat dapat dialihkan untuk meningkatkan gaji buruh. Hal ini jelas akan meningkatkan kesejahteraan mereka,” tuturnya.
Darlis menegaskan bahwa pemerintah perlu berperan sebagai mediator yang aktif antara pengusaha dan buruh. Dengan kerjasama yang baik antara kedua pihak, diharapkan kesejahteraan sosial di Kaltim dapat tercapai secara merata.
“Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil memberikan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan hak-hak buruh. Kolaborasi yang kuat akan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih adil,” jelas Darlis. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
