RITMEKALTIM – Setelah insiden tongkang kembali menabrak struktur vital Jembatan Mahakam I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) akhirnya memutuskan langkah krusial yaitu menghentikan sementara operasional jembatan penghubung utama Samarinda tersebut. Keputusan ini muncul dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin, 28 April 2025.
Insiden terbaru yang terjadi pada Sabtu malam, 26 April 2025, melibatkan kapal tongkang milik PT Energi Samudra Logistik. Bukan sekadar menyentuh fender pelindung, kapal tersebut menghantam langsung pilar jembatansuatu peristiwa yang menandai tingginya ancaman terhadap stabilitas konstruksi dan keselamatan publik.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud , menyoroti urgensi penutupan ini sebagai langkah antisipatif. Menurut data yang dihimpun DPRD, insiden semacam ini bukan kejadian tunggal, ini kali ke-23 Jembatan Mahakam I mengalami tabrakan oleh kapal.
“Kita berbicara tentang infrastruktur yang menjadi urat nadi kota. Kalau dibiarkan dan terjadi lagi, bukan tidak mungkin jembatan ini ambruk. Kami tidak mau menunggu sampai ada korban jiwa,” ujarnya.
Pola berulang tersebut menunjukkan potensi kelalaian dalam sistem pengawasan lalu lintas sungai. Ketua Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan, dua kecelakaan terakhir terjadi di luar jam pandu, mengindikasikan kemungkinan pelanggaran prosedur yang terorganisasi.
Selain mendorong penutupan, DPRD juga mendesak investigasi menyeluruh atas penyebab utama dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Dalam forum tersebut, DPRD mempertanyakan peran KSOP sebagai pengawas serta Pelindo sebagai operator pelabuhan, yang dinilai belum memberi jaminan konkret atas keamanan jembatan.
Ketidakpastian juga terlihat dari proyek pembangunan ulang fender jembatan, yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp35 miliar. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian soal waktu pengerjaan. Di tengah situasi tersebut, arus lalu lintas harian tetap tinggi dan meningkatkan risiko keselamatan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD mengusulkan penerapan sistem keamanan terpadu seperti CCTV aktif dan kebijakan asuransi infrastruktur. Hasanuddin menegaskan, perlindungan atas aset publik harus menjadi perhatian utama semua pihak.
“Kita harus belajar dari setiap kejadian, bukan sekadar reaktif. Penutupan ini bukan akhir, tapi awal dari pembenahan menyeluruh agar Mahakam I benar-benar aman bagi semua,” tutupnya. *Raf ( ADVBDPRD KALTIM)
