BONTANG – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Bontang meminta Pemkot meningkatkan keterbukaan informasi terkait distribusi air bersih selama musim kemarau. Fraksi juga mendorong agar pengendalian banjir tetap menjadi prioritas dalam Perubahan APBD 2026.
Menurut Fraksi PDIP, penghentian aliran air secara bergilir harus disertai informasi yang jelas kepada masyarakat. Pemerintah diminta menyampaikan kondisi sumber air, jadwal distribusi, serta imbauan penghematan secara terbuka hingga tingkat RT.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bontang, Winardi, mengatakan pembatasan distribusi air tidak cukup menjadi satu-satunya solusi. Tetapi perlu disertai komunikasi publik dan sosialisasi yang terencana agar masyarakat memahami kondisi sumber air, jadwal distribusi, serta langkah penghematan yang perlu dilakukan
“Penanganan kondisi ini tidak seharusnya hanya bertumpu pada skema penghentian aliran air secara bergilir,” ungkap Winardi.
Di sisi lain, Fraksi PDIP meminta program pengendalian banjir tetap dilanjutkan meski ruang fiskal daerah terbatas.
“Keterbatasan fiskal tidak boleh menghentikan program pengendalian banjir yang telah direncanakan, dan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi perlu terus diperjuangkan agar penanganannya dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Fraksi PDIP juga mendorong penanganan banjir dilakukan secara berkelanjutan melalui normalisasi sungai, koordinasi dengan Pemprov Kaltim, serta penyiapan infrastruktur penampungan air.
“Pemerintah harus memastikan program pengendalian banjir yang telah direncanakan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” imbuhnya.(Adv)
