BONTANG – Terungkapnya kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret seorang tenaga honorer di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh melalui tes urine terhadap seluruh pegawai di instansi tersebut. Langkah itu dinilai penting agar pemerintah mengetahui kondisi sebenarnya di lingkungan DLH sekaligus memastikan kasus tersebut tidak melibatkan pegawai lainnya.
“Jangan berhenti pada pelakunya saja. Seluruh pegawai DLH perlu menjalani tes urine agar kondisinya jelas dan tidak menimbulkan dugaan di masyarakat,” ujarnya, Senin (4/8/2026).
Ia menegaskan pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar kelompok tertentu. Aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer, petugas kebersihan, hingga pekerja lapangan harus diperlakukan sama dalam proses tersebut.
“Semua wajib ikut. Tidak ada pengecualian, baik ASN maupun honorer,” timpalnya.
Sahib juga menyarankan agar DLH menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) sehingga pelaksanaan tes urine berjalan independen dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kalau melibatkan BNN, masyarakat akan melihat pemerintah serius membersihkan lingkungan kerja dari penyalahgunaan narkoba. Itu penting untuk memulihkan kepercayaan publik,” tuturnya.
Ia menilai peredaran narkoba di Bontang sudah mengkhawatirkan, ditandai meningkatnya kasus hingga keterlibatan anak di bawah umur sebagai pengedar.
“Situasinya sudah mengkhawatirkan. Anak di bawah umur pun sudah terseret dalam jaringan narkoba. Semua pihak harus lebih waspada,” terangnya.
Karena itu, Sahib meminta seluruh kepala OPD memperketat pengawasan internal dan rutin menggelar tes urine sebagai langkah pencegahan.
“Lebih baik mencegah daripada menindak. Kepala OPD harus berani mengambil langkah lebih awal agar lingkungan pemerintahan bersih dari narkoba,” tandasnya.(Adv)
