BONTANG – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi perhatian Pemerintah Kota Bontang dalam menyusun agenda perencanaan pembangunan ke depan.
Kondisi ini mendorong Bapperida memastikan setiap program dan kegiatan disusun secara realistis serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Bapperida Kota Bontang, Syahruddin, mengatakan kondisi fiskal harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses perencanaan.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat kualitas perencanaan menurun, tetapi justru menuntut perangkat daerah bekerja lebih adaptif dan efisien.
Hal tersebut disampaikan Syahruddin saat memberikan arahan kepada jajaran Bapperida, usai proses asistensi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Dalam proses penyusunan APBD, baik APBD murni maupun perubahan, selalu ada situasi yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi itulah proses. Hal-hal tersebut harus menjadi pembelajaran bagi kita,” ujar Syahruddin.
Ia menekankan, kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah daerah harus semakin selektif dalam memastikan program dan kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan.
Dalam konteks penyusunan APBD, Bapperida memiliki peran untuk memastikan program dan kegiatan yang diasistensi tetap sejalan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, khususnya RKPD.
“Karena sektor penyusunan rancangan APBD merupakan tugas BPKD, maka tugas kita adalah memastikan dan mendukung agar seluruh program dan kegiatan yang diasistensi serta dikawal tetap sejalan dengan apa yang telah kita susun dalam RKPD,” jelasnya.
Syahruddin juga mengingatkan jajaran agar tidak menjadikan keterbatasan fiskal sebagai alasan untuk mengurangi kualitas kinerja. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijawab dengan kolaborasi dan pembagian tugas yang jelas.
“Ini tidak mudah. Tetapi kalau kita kerjakan bersama-sama dan berbagi tugas sesuai dengan tugas serta peran masing-masing, saya yakin ini bisa kita lakukan,” tegasnya.
Menurut Syahruddin, setiap pegawai harus menyelesaikan tanggung jawab sesuai kewenangannya, baik pekerjaan yang memiliki dukungan anggaran maupun kegiatan yang tidak secara langsung didukung anggaran.
“Apapun situasinya, saya kira kita harus bersama-sama menyelesaikan seluruh agenda kerja kita. Semua tanggung jawab yang sudah menjadi kewenangan kita harus kita selesaikan dengan baik,” pesannya.
Ia menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan ke depan sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan kemampuan menyesuaikannya dengan kondisi keuangan.
Karena itu, Bapperida juga mulai mempersiapkan tahapan perencanaan berikutnya, termasuk penyusunan RKPD tahun berikutnya dan rancangan awal perubahan RPJMD.
Syahruddin menyebut perubahan RPJMD perlu dipersiapkan lebih awal apabila terdapat perubahan signifikan antara target pembangunan yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual daerah. (Adv)
