SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyampaikan tuntutan yang kuat agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Samarinda dikelola dengan profesionalisme dan fokus pada perolehan keuntungan yang nyata. Menurutnya, eksistensi BUMD seharusnya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, bukan sekadar institusi yang terus-menerus bergantung pada kucuran dana dari APBD.
Pernyataan tersebut merupakan respons terhadap imbauan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang sebelumnya meminta seluruh BUMD untuk tidak bergantung dan berani mencari sumber permodalan secara independen, misalnya melalui pinjaman bank. Iswandi menyambut positif langkah tersebut dan menegaskan bahwa BUMD harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab terhadap dana publik yang digunakan untuk operasionalnya.
“Seluruh dana yang beroperasi di BUMD itu adalah uang rakyat. Oleh karena itu, harus ada akuntabilitas. Jangan sampai BUMD hanya menjadi tempat mengalirnya dana tanpa adanya kejelasan mengenai keuntungan dan kerugiannya,” kata Iswandi.
Beliau bahkan berpendapat, apabila kinerja BUMD tidak mampu menghasilkan keuntungan, lebih baik dana tersebut disimpan dalam bentuk deposito. Setidaknya, pemerintah dapat memperoleh bunga tanpa adanya risiko kerugian.
“Apabila memang tidak bisa menghasilkan keuntungan, lebih baik uangnya disimpan di bank saja. Aman, dan ada hasilnya. Untuk apa kita mendanai jika pada akhirnya hanya menjadi beban bagi daerah,” tegasnya.
Iswandi menekankan bahwa BUMD seharusnya menjadi fondasi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, DPRD akan terus memantau dan mengawasi setiap langkah serta kebijakan BUMD, agar tetap beroperasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan produktif.
“BUMD harus memiliki kejelasan: berapa dana yang diinvestasikan, berapa yang dikembalikan. Harus ada perhitungan yang profesional. Jika tidak demikian, itu bukanlah bisnis, melainkan pemborosan,” pungkasnya dengan nada yang tegas.(adv)
