BONTANG – Fraksi PKS bersama NasDem DPRD Kota Bontang meminta Pemerintah Kota memastikan efisiensi belanja dalam APBD Perubahan 2026 tidak mengorbankan proyek infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan setelah total belanja daerah diproyeksikan turun Rp 118,98 miliar atau 5,65 persen, dari Rp2,09 triliun menjadi Rp 1,98 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada Belanja Modal yang terkoreksi Rp 84,42 miliar atau 15,75 persen. Belanja Operasi juga berkurang Rp 31,34 miliar atau 2,57 persen, sedangkan Belanja Tidak Terduga turun Rp 3,21 miliar atau 53,62 persen.
Fraksi PKS-NasDem memahami perlunya efisiensi di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Namun, penghematan anggaran dinilai tidak boleh berdampak pada proyek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua Fraksi PKS bersama NasDem DPRD Kota Bontang, Suharno, meminta pemerintah tetap melindungi pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Ia menilai efisiensi seharusnya lebih dulu menyasar kegiatan yang tidak mendesak dan belanja pendukung.
“Efisiensi boleh dilakukan, tetapi kebutuhan dasar masyarakat jangan sampai ikut terpangkas,” kata Suharno.
Menurutnya, fasilitas publik seperti jalan, drainase, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar harus tetap menjadi prioritas dalam penyusunan ulang kegiatan.
“Kami mendukung penundaan kegiatan yang tidak mendesak dan efisiensi belanja pendukung. Namun kami mengingatkan agar efisiensi belanja modal sebesar Rp 84,42 miliar tidak mengorbankan proyek-proyek vital,” tegas Suharno.
Ia meminta pemerintah memastikan proyek yang menyangkut kepentingan publik tetap mendapat dukungan anggaran, terutama pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jalan, drainase, fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar harus tetap dijaga,” ujarnya.
Fraksi PKS-NasDem juga mengapresiasi langkah Pemkot yang masih mempertahankan alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20,59 persen serta infrastruktur pelayanan publik sebesar 42,4 persen.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemkot untuk tetap mempertahankan mandatory spending pendidikan sebesar 20,59 persen serta alokasi infrastruktur pelayanan publik sebesar 42,4 persen,” papar Suharno.
Meski demikian, Fraksi PKS-NasDem akan mengawal realisasi alokasi tersebut hingga akhir tahun. Persentase dalam dokumen anggaran dinilai harus benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan program.
“Fraksi PKS bersama NasDem meminta seluruh OPD menyusun kembali skala prioritas dengan mengutamakan efisiensi belanja pendukung tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” terangnya(Adv)
