BONTANG -Fraksi PKS bersama NasDem DPRD Kota Bontang meminta Pemerintah Kota mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp 19,26 miliar secara transparan dan tepat sasaran. Dana tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk penguatan ekonomi lokal, infrastruktur publik, dan percepatan penanganan stunting.
Tambahan penerimaan tersebut berasal dari dana insentif, Kurang Salur DBH, serta pendanaan tambahan lainnya. Fraksi PKS-NasDem menilai masuknya dana tersebut menjadi peluang untuk memperkuat program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ketua Fraksi PKS bersama NasDem DPRD Kota Bontang, Suharno, meminta pemerintah segera menjelaskan secara terbuka peruntukan dana tambahan yang belum tercantum secara rinci dalam Nota Keuangan.
“Dana tambahan ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Suharno dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang saat menyampaikan pandangan fraksi PKS bersama NasDem, Selasa (8/9/2026).
Ia menilai, dana tambahan tersebut tidak seharusnya digunakan untuk kegiatan yang kurang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Pengalokasian anggaran perlu diarahkan pada kebutuhan yang mendesak dan memiliki manfaat luas.
“Harapan kami terkait dana DHF dan tambahan anggaran yang belum masuk ke dalam estimasi Nota Keuangan, kami minta Pemkot Bontang segera menyampaikan kepada kami peruntukannya serta secara transparan kepada DPRD,” pintanya.
Fraksi PKS-NasDem secara khusus juga mendorong agar dana tersebut digunakan untuk mengembangkan ekonomi lokal, mendukung pembangunan infrastruktur publik, serta mempercepat penanganan stunting.
“Kami mendesak agar alokasi dana tambahan tersebut benar-benar diprioritaskan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi lokal, infrastruktur publik, serta percepatan penanganan stunting di Kota Bontang secara merata,” ujar Suharno.
Suharno juga meminta, pemerintah tidak menunda pembahasan peruntukan anggaran tersebut karena waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas. Menurutnya, tambahan penerimaan harus segera diterjemahkan menjadi program yang jelas dan terukur.
“Kami ingin penggunaannya jelas, tepat sasaran, dan bisa dirasakan masyarakat,” timpalnya.
Selain soal dana tambahan, Fraksi PKS-NasDem meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan program fisik mengingat waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas. Percepatan diperlukan agar pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun dan berisiko menurunkan kualitas pembangunan.
Fraksi juga mengingatkan agar kualitas pelayanan publik tetap dipertahankan selama proses penyesuaian anggaran. DPRD menyatakan akan mengawal pembahasan dan pergeseran APBD secara kritis hingga penetapan perubahan anggaran selesai.
“Dengan waktu pelaksanaan yang semakin pendek, Fraksi PKS-NasDem menilai pemerintah perlu memastikan setiap tambahan anggaran segera diterjemahkan menjadi program yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.(Adv)
