BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mendorong pemerintah daerah segera membangun sistem basis data infrastruktur terpadu berupa digital map yang memuat seluruh jaringan utilitas kota.
Kehadiran sistem tersebut dinilai penting untuk mengakhiri praktik pembongkaran jalan yang berulang akibat minimnya koordinasi antarinstansi.
Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang, Joni Alla Padang, menilai belum adanya peta utilitas bersama membuat setiap organisasi perangkat daerah (OPD) maupun penyedia layanan publik bekerja sendiri-sendiri sehingga pembangunan sering kali tidak sinkron.
“Kalau saya bertanya soal jaringan SPAM, peta digital seharusnya langsung menampilkan jaringan perpipaan, pengelolaan, hingga pemeliharaannya. Itulah fungsi sistem data untuk mendukung perencanaan pembangunan,” ujar Joni.
Ia mencontohkan kondisi di lapangan ketika jalan yang baru selesai digali untuk pemasangan pipa air kembali dibongkar oleh instansi lain guna mengerjakan proyek berbeda. Situasi tersebut, menurutnya, menjadi bukti belum adanya koordinasi berbasis data yang terintegrasi.
“Kalau sistem data terintegrasi belum tersedia, ego sektoral akan tetap terjadi. Satu pekerjaan selesai, pekerjaan lain datang menggali di lokasi yang sama. Akhirnya saling merusak,” timpalnya.
Joni meyakini tata ruang Kota Bontang akan sulit tertata selama pemerintah belum memiliki platform data utilitas yang terpusat.
“Sampai kapan pun kalau sistem itu tidak dibangun, saya yakin pembangunan Kota Bontang tidak akan pernah tertata dengan baik dan sulit dikendalikan,” tambahnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dinas PUPR Bontang, Much Cholis Edi Prabowo, mengakui pemerintah daerah belum memiliki sistem data utilitas yang terintegrasi. Namun, ia menyebut konsep penataan jaringan utilitas telah disiapkan sejak 2012 melalui masterplan ducting.
“Perencanaannya sudah ada sejak 2012. Hanya saja kebutuhan anggarannya sangat besar sehingga belum dapat direalisasikan sepenuhnya,” terang Bowo.
Sebagai tahap awal, Dinas PUPR mulai menyusun penataan jaringan kabel dan pipa melalui ruang di bawah median jalan utama, mengacu pada konsep utilitas di kawasan Tugu Yogyakarta. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pendataan ulang seluruh jaringan utilitas sebagai dasar penyusunan sistem informasi infrastruktur yang lebih terintegrasi.
“Kami menyusun perencanaan secara bertahap. Prioritasnya dimulai dari jalan utama melalui median jalan agar pembangunan tidak banyak mengganggu fasilitas yang sudah ada,” imbuhnya.(Adv)
