BONTANG – Komisi C DPRD Kota Bontang mengingatkan potensi munculnya konflik sosial apabila pelanggaran yang dilakukan truk pengangkut koral terus dibiarkan tanpa tindakan tegas.
Kekhawatiran itu muncul setelah keluhan masyarakat terus berdatangan terkait aktivitas angkutan material di kawasan Tanjung Laut.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, mengatakan persoalan tersebut bukan hal baru. Bahkan warga disebut telah beberapa kali menyampaikan protes terhadap aktivitas truk yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
“Di daerah Tanjung Laut itu sudah berulang kali, bahkan masyarakatnya juga sudah mendemo,” ungkapnya.
Menurut Sahib, keresahan masyarakat dapat meningkat apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah nyata untuk menertibkan armada yang melanggar aturan.
Ia khawatir pembiaran tersebut justru mendorong masyarakat mengambil tindakan sendiri terhadap truk yang dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Saya takutnya nanti kalau masyarakat yang mengambil tindakan anarkis di sana, ditahan atau dibagaimanakan, kita tidak tahu. Saya hanya takutkan jangan sampai masyarakat yang mengambil tindakan-tindakan sosial,” katanya.
Karena itu, DPRD meminta instansi terkait segera melakukan pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Menurut Sahib, penertiban yang cepat dan tegas tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban lalu lintas, tetapi juga mencegah munculnya gesekan antara warga dengan para pengemudi maupun pengusaha angkutan material.
“Jangan sampe itu terjadi,” tandasnya.(Adv)
