RITMEKALTIM – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pengawasan yang dilakukan oleh KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan Pelindo terkait insiden berulang yang melibatkan Jembatan Mahakam 1.
Ekti menilai pengawasan yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut sangat lemah, dengan tabrakan kapal tongkang terhadap jembatan yang terjadi secara berturut-turut dalam waktu yang dekat.
“Pengawasan dari KSOP dan Pelindo tidak jelas. Kalau saya memiliki wewenang, saya akan pecat mereka karena melihat tabrakan yang terus terjadi. Ini sungguh mengecewakan, saya merasa greget dengan kinerja mereka,” tegas Ekti saat memberikan keterangan, Rabu (29/4/2025).
Meski tidak memiliki wewenang langsung untuk memecat pihak terkait, Ekti menegaskan bahwa DPRD Kaltim sudah beberapa kali merekomendasikan langkah-langkah kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, termasuk Gubernur, yang sebelumnya sudah mengirimkan surat resmi mengenai masalah ini.
Ekti juga menyoroti kelemahan dalam Standard Operating Procedure (SOP) yang diterapkan oleh KSOP dan Pelindo, terutama terkait dengan penanganan kasus putusnya tali di tengah malam yang dinilainya sudah sangat carut-marut.
“SOP mereka tidak sesuai. Masa tali putus di tengah malam bisa terjadi tanpa ada pengawasan yang jelas. Ini sudah menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan sangat buruk,” ujarnya.
Sebagai langkah tegas, Ekti meminta agar Kepala KSOP diganti, karena menurutnya sudah terjadi kesalahan fatal dalam sistem pengelolaan pengawasan.
“Kalau sudah terjadi kesalahan fatal seperti ini, seharusnya pihak yang bertanggung jawab mundur dengan sendiri. Kepala KSOP wajib mengundurkan diri karena telah gagal menjalankan tugasnya dengan baik,” tambahnya.
Langkah-langkah yang telah direkomendasikan oleh DPRD Kaltim akan terus dipantau, dan Ekti berharap bahwa pemprov dapat segera menanggapi dengan serius permasalahan ini demi menjaga keselamatan publik dan kelancaran arus lalu lintas di Sungai Mahakam. *Raf (ADV DPRD KALTIM)
