BONTANG – Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,69 persen dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang, Risky Rusdiansyah, mengatakan struktur pendapatan daerah yang menunjukkan kenaikan secara keseluruhan sebesar 1,49 persen dari target APBD murni. Namun, peningkatan tersebut lebih banyak ditopang pendapatan transfer yang naik 2,66 persen.
Sementara itu, PAD sebagai sumber pendapatan yang mencerminkan kemandirian daerah justru mengalami penurunan 2,69 persen dari target awal. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal Kota Bontang terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Selain PAD, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami koreksi. Realisasinya tercatat turun 1,50 persen dari proyeksi awal.
“Hal ini menjadi perhatian Fraksi Gerindra karena BUMD seharusnya dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah melalui kontribusi dividen. Perusahaan milik daerah dinilai perlu dikelola secara lebih optimal agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan potensi dan penyertaan modal yang diberikan,” ujarnya, Selasa (8/9/2026).
Risky menegaskan, evaluasi perlu dilakukan terhadap seluruh BUMD, terutama untuk mengukur kesesuaian antara penyertaan modal dengan kontribusi yang diberikan kepada daerah.
“Mengingat dividen BUMD menjadi salah satu sumber PAD, maka evaluasi dan analisis terhadap seluruh kinerja BUMD perlu dilakukan. Sehingga PAD yang dihasilkan sebanding dengan penyertaan modal yang diberikan,” timpalnya.
Selain itu, menurutnya evaluasi tidak hanya melihat besaran keuntungan yang diperoleh BUMD, tetapi juga efektivitas pengelolaan modal yang telah diberikan pemerintah daerah.
“Jangan sampai penyertaan modal terus diberikan, tetapi kontribusinya terhadap PAD belum maksimal. Ini yang harus kita lihat secara objektif,” pungkasnya.
Menurutnya, setiap penyertaan modal melalui APBD harus memiliki target dan ukuran kinerja yang jelas. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana modal yang disalurkan memberikan manfaat bagi keuangan daerah.
“Harus ada ukuran yang jelas, berapa modal yang sudah diberikan dan berapa kontribusi yang kembali ke daerah. Dari situ bisa dilihat apakah pengelolaannya sudah efektif atau masih perlu dilakukan perbaikan,” katanya.
Ia juga meminta Pemkot Bontang tidak hanya mengandalkan dividen BUMD sebagai sumber tambahan PAD, tetapi melakukan penguatan terhadap seluruh sektor penerimaan daerah.
“Potensi PAD harus terus digali. Jangan hanya bergantung pada transfer, karena kemandirian fiskal daerah harus diperkuat secara bertahap,” ungkapnya.
Fraksi Gerindra juga mendorong Pemkot Bontang mencari terobosan baru untuk meningkatkan PAD, termasuk dengan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap maksimal.
“Langkah evaluasi menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal Bontang, sehingga pendapatan daerah ke depan tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga semakin mandiri dan berkelanjutan,” tandasnya.(Adv)
