SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti masalah lama yang masih menghantui Kota Tepian, yaitu tingginya jumlah warga yang tidak memiliki ijazah pendidikan formal. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada tingginya angka pengangguran karena minimnya kesempatan kerja yang dapat mereka akses.
Beliau mendesak agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak mengabaikan dan segera mengambil tindakan nyata untuk membantu kelompok masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai.
“Orang-orang dengan keterbatasan pendidikan ini memerlukan intervensi serius dari pemerintah,” kata Anhar.
Solusi yang ditawarkan Anhar bukan sekadar formalitas, melainkan program pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Sertifikat tersebut dapat menjadi modal kerja yang sah dan diakui oleh industri.
“Sertifikasi ini tidak hanya membekali mereka dengan keterampilan, tetapi juga membuka peluang untuk diterima bekerja,” tegasnya.
Beliau menyebut keberadaan UPTD Ketenagakerjaan dapat dimaksimalkan untuk menjadi pusat pelatihan keterampilan kerja. Melalui lembaga tersebut, masyarakat dapat memperoleh pelatihan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
Namun, Anhar mengingatkan agar pelatihan tidak dilakukan secara asal-asalan. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sektor unggulan di Samarinda agar program tidak sia-sia dan benar-benar bermanfaat.
“Apabila struktur ekonomi kita bertumpu pada industri kayu lapis atau sektor jasa, maka pelatihannya harus mengarah ke sana. Jangan sampai melatih keahlian yang tidak relevan,” tegasnya lagi.
Beliau menambahkan, program pelatihan juga harus menyasar warga yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi. Menurutnya, pelatihan berbasis keterampilan dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja.
Di sisi lain, Anhar juga mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi dalam program pelatihan ini. Dunia industri, menurutnya, dapat membantu merancang pelatihan sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar kerja yang sebenarnya.
“Sektor swasta dapat diajak berdiskusi untuk menjadi mitra dalam pelatihan. Jadi, ketika mereka lulus pelatihan, sudah sesuai dengan kebutuhan industri,” ungkapnya.
Dengan pendekatan semacam ini, Anhar yakin angka pengangguran dapat ditekan dan masyarakat tanpa ijazah tetap memiliki peluang untuk mandiri secara ekonomi. “Intinya, jangan biarkan keterbatasan pendidikan menjadi alasan untuk tidak berdaya,” pungkasnya.(adv)
