BONTANG – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kota Bontang mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) untuk membantu perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala Dinas Perkim Bontang, Usman, mengatakan pihaknya telah memiliki data rumah yang membutuhkan bantuan.
Karena itu, ia berharap perusahaan yang beroperasi di Bontang dapat ikut berkontribusi untuk memperluas jangkauan program bedah rumah.
Usman mengaku telah menyampaikan usulan tersebut dalam rapat koordinasi bersama Wakil Wali Kota Bontang.
Ia juga meminta dukungan awak media untuk mendorong perhatian perusahaan terhadap persoalan hunian warga.
“Saya mohon kalau di daerah lain bisa sampai ratusan bantuan dari perusahaan. Di sini tidak usah ratusan kalau memang tidak bisa, 10, lima, atau dua rumah pun kita syukuri,” harapnya, saat ditemui beberapa waktu lalu di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Bontang Selatan.
Kata Usman, dukungan perusahaan dibutuhkan untuk membantu mengatasi keterbatasan kuota bedah rumah yang bersumber dari anggaran pemerintah.
Pada 2026, Pemkot Bontang hanya mengalokasikan bantuan untuk tujuh rumah melalui APBD kota.
Ada juga tambahan kuota 27 rumah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Meski begitu, Usman menyebut, pada 2025 sejumlah pihak telah memberikan bantuan untuk penanganan rumah tidak layak huni di Bontang, di antaranya Baznas, PT KDM, dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT).
Ia berharap dukungan serupa dapat kembali dilakukan sehingga lebih banyak warga memperoleh kesempatan menempati hunian yang layak. (Adv)
